TERNATE, NUANSA – Menyusul temuan beras dengan kualitas buruk di gudang Bulog Ternate oleh Komisi IV DPR RI, Perum Bulog bergerak cepat memastikan pasokan beras layak konsumsi bagi masyarakat Maluku Utara.
Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, bersama Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, turun langsung meninjau gudang Bulog di Ternate. Kunjungan pada 23 September tersebut menemukan sebagian stok beras dalam kondisi tidak layak, dan meminta perhatian serius dari pihak Bulog.
Menindaklanjuti temuan itu, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyampaikan komitmen untuk segera mengganti beras bermasalah dengan pasokan baru berkualitas baik.
“Sebanyak 520 ton beras berkualitas baik telah kami siapkan dari Makassar. 250 ton sudah tiba di Gudang Ternate, dan 270 ton sisanya sedang dalam perjalanan dari Sulawesi Selatan,” ujar Ahmad dalam rapat daring bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan 6 bupati, Selasa (7/10).
Selain itu, Bulog juga akan mengimplementasikan program pembangunan 100 gudang nasional, di mana enam gudang baru akan dibangun di Maluku Utara.
Menanggapi langkah cepat Bulog, Gubernur Sherly menyampaikan apresiasi kepada Komisi IV DPR RI dan Presiden Prabowo Subianto, atas perhatian terhadap persoalan pangan di daerah.
“Mewakili masyarakat Maluku Utara, kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo yang begitu perhatian terhadap persoalan pangan, juga kepada Ibu Titiek Soeharto yang telah datang langsung melihat kondisi di lapangan,” ujar Sherly.
Gubernur juga mengapresiasi enam kepala daerah — Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Kepulauan Sula, Pulau Morotai, Pulau Taliabu, dan Halmahera Timur — yang mendukung penuh rencana pembangunan gudang Bulog tersebut.
“Terima kasih kepada para bupati yang merespons positif pembangunan ini. Keberadaan gudang Bulog akan memperkuat ketahanan pangan dan menjaga stabilitas pasokan beras di daerah,” tambahnya.
Sebagai informasi, Bulog menyiapkan tujuh tipe desain gudang dengan kapasitas tampung rata-rata 3.500 ton per unit, disesuaikan dengan karakteristik wilayah.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, DPR RI, Pemprov Maluku Utara, Perum Bulog, dan pemerintah kabupaten menjadi bukti nyata bahwa dengan kerja bersama, persoalan pangan dapat diselesaikan secara cepat dan tepat. (tan)
