TERNATE, NUANSA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ternate tahun anggaran 2026 diproyeksikan mengalami penurunan. Turunnya proyeksi APBD 2026 disebabkan oleh pemangkasan nominal dana transfer dari pemerintah pusat ke Kota Ternate. APBD Kota Ternate berpotensi turun dari Rp1 triliun menjadi Rp900 miliar.
Terkait hal itu, Pemkot Ternate tak lagi berharap banyak dengan dana bagi hasil (DBH) oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dan lebih memilih fokus pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman, mengatakan sesuai hasil konsultasi dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Ternate bahwa proyeksi APBD 2026 disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada.
“Artinya yang ditetapkan Kementerian Keuangan saat ini terkait TKD itu yang disusun, tapi tetap mengutamakan hal-hal kepentingan masyarakat, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur terbatas,” ujar Tauhid, Selasa (7/10).
Namun begitu, Pemkot berharap ada intervensi dari kementerian lembaga dari pusat. Termasuk kementerian perumahan, sanitasi, kemudian DAK ditambah infrastruktur.
“Kita menyampaikan proposal, salah satu cara menutup ketidaksediaan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, memang ada tapi peluang kemungkinannya sedikit sekali,” katanya.
Karena itu, lanjut Tauhid, DPRD bersama pemerintah akan menyusun APBD dengan ketersediaan anggaran yang ada, sembari menunggu penetapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
“Apalagi dana bagi hasil ini kami tidak yakin, apakah akan dibayar atau tidak, padahal sudah bagian dari pendapatan yang masuk dalam skenario yang termuat KUA-PPAS 2026,” ujarnya.
Karena itu, Pemkot lebih mendorong peningkatan PAD tapi dengan rasio baik lewat pajak maupun retribusi.
“Pemkot tetap optimis berupaya mendorong PAD,” tegas Tauhid.
Ia menambahkan, untuk belanja pegawai dipastikan berpengaruh, terutama terkait hal-hal operasional seperti listrik, air dan internet Wi-Fi, tapi untuk gaji tetap normatif dan TPP dibayar menyesuaikan dengan hasil kinerja.
“Nanti akan dibuat perampingan rasionalisasi kembali, jadi belum menyepakati sehingga masih melihat keadaan, karena skenario penyusunan APBD tak lagi merujuk kondisi pada tahun 2025, jadi kegiatan-kegiatan yang sudah ditetapkan bisa dilakukan penyesuaian melalui RPJMD,” pungkasnya. (udi/tan)
