SOFIFI, NUANSA — Dalam suasana rapat paripurna yang berlangsung tenang namun dinamis, sembilan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara menyatakan pandangan mereka terhadap rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026.
Meski diwarnai kekhawatiran atas pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, seluruh fraksi menegaskan komitmen untuk memastikan pembangunan daerah tetap berlanjut tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat.
Dalam sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kuntu Daud dan dihadiri Wakil Gubernur Sarbin Sehe, para fraksi menyampaikan beragam pandangan yang berpangkal pada semangat yang sama: memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Fraksi Golkar menyoroti pentingnya disiplin regulatif dalam penyusunan APBD, sementara PDIP mendorong peningkatan pendapatan asli daerah agar program pembangunan tidak terganggu. PKS dan Hanura menekankan prinsip efisiensi dan transparansi anggaran, sedangkan Gerindra serta PKB menyoroti perlunya optimalisasi sumber daya alam dan ekonomi lokal untuk menopang pendapatan daerah.
Fraksi-fraksi lainnya, termasuk NasDem, Amanat Persatuan Indonesia, dan Bintang Demokrat, menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat demi menjaga keseimbangan fiskal serta kesinambungan program sosial dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
Pemprov Maluku Utara melalui wakil gubernur menyambut positif seluruh masukan tersebut dan menegaskan bahwa semangat kolaborasi legislatif-eksekutif menjadi kunci menjaga arah pembangunan di tengah tekanan fiskal.
Dengan kesepahaman ini, DPRD dan Pemprov Maluku Utara melangkah ke tahap pembahasan lanjutan APBD 2026, membawa optimisme bahwa kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama di tengah keterbatasan fiskal. (tan)
