TERNATE, NUANSA – Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, dan Kepala Bappelitbangda Kota Ternate, Thamrin Marsaoly, dijadwalkan mengikuti kegiatan retret bagi Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda se-Indonesia yang akan berlangsung di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
Kegiatan yang akan dilaksanakan selama empat hari, pada 26–29 Oktober 2025, merupakan bagian dari program BPSDM Kementerian Dalam Negeri dan diikuti oleh 1.104 peserta, terdiri dari 552 sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota serta 552 Kepala Bappeda dari seluruh Indonesia.
Biaya penyelenggaraan kegiatan bersumber dari DIPA BPSDM yang mencakup akomodasi, konsumsi, dan seluruh kebutuhan rapat kerja. Retret ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Rizal Marsaoly mengatakan, kegiatan ini menjadi momentum penting karena selain retret, juga dirangkaikan dengan rapat koordinasi nasional yang menekankan sinergi data dan perencanaan antara pusat dan daerah.
“Momentum ini penting karena setiap daerah diminta membawa data dan usulan konkret untuk dikaji bersama Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya, Kamis (23/10).
Ia menambahkan, pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) menyebabkan sejumlah program tidak dapat dibiayai secara optimal, sehingga diperlukan kerja sama lintas kementerian untuk memperkuat pembiayaan daerah.
“Kegiatan ini juga menjadi bagian dari pembekalan untuk menciptakan SDM, khususnya ASN yang selama ini telah mengabdi kepada negara,” tutur Rizal.
Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Kota Ternate, Thamrin Marsaoly, menyebut pihaknya telah menyiapkan ratusan usulan program lintas sektor yang akan disampaikan ke 27 kementerian dan lembaga (K/L).
“Kami sudah menyiapkan ratusan usulan yang mencakup sektor infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga pengendalian inflasi,” katanya.
Mantan Kadistan Ternate itu bilang, forum tersebut menjadi kesempatan strategis bagi pemerintah daerah untuk memperjuangkan kebutuhan pembangunan dan sinkronisasi program dengan pemerintah pusat. (udi/tan)
