SEMARANG, NUANSA – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyampaikan apresiasi atas berbagai inovasi strategis yang dikembangkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal itu disampaikan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, saat melakukan kunjungan kerja dan peninjauan sejumlah program pendidikan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di Jawa Tengah, Rabu (19/11).
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Sherly secara khusus menyoroti kualitas pendidikan vokasi di Jawa Tengah, salah satunya saat mengunjungi SMK Negeri 7 Semarang yang dikenal sebagai salah satu sekolah terbaik di tingkat nasional.
“Saya berkunjung ke sekolah-sekolah, salah satunya SMK Negeri 7 Semarang yang terbaik di tingkat nasional,” ujar Sherly.
Sherly menilai penguatan pendidikan vokasi yang dilakukan Jawa Tengah terbukti mampu meningkatkan kompetensi tenaga kerja muda dan menciptakan ekosistem pendidikan yang adaptif terhadap kebutuhan industri. Menurutnya, hal ini menjadi referensi penting bagi Maluku Utara dalam merancang penguatan pendidikan vokasi berbasis potensi daerah.
Selain sektor pendidikan, Sherly juga mengapresiasi capaian Jawa Tengah dalam mewujudkan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) 100 persen di seluruh desa dan kelurahan. Ia menyebut langkah tersebut sebagai terobosan besar dalam membuka akses keadilan bagi masyarakat akar rumput.
“Saya sangat kagum dengan Jawa Tengah yang merampungkan pendirian Posbankum 100 persen di seluruh desa dan kelurahan di Jawa Tengah,” kata Sherly.
Sherly menegaskan bahwa Posbankum memiliki fungsi strategis sebagai gerbang utama akses keadilan bagi masyarakat, terutama warga yang lemah secara sosial maupun ekonomi.
“Posbankum adalah jembatan bagi masalah dan solusi yang dihadapi masyarakat di level terbawah. Ia mengemban fungsi memulihkan hubungan sosial, memperkuat nilai kekeluargaan, dan memastikan warga yang lemah terlindungi,” tambahnya.
Sherly menyatakan bahwa keberhasilan Jawa Tengah dalam membangun sistem pendidikan vokasi dan layanan Posbankum akan menjadi bahan pembelajaran penting bagi Maluku Utara. Ia juga membuka peluang kerja sama antardaerah, terutama dalam penguatan pendidikan vokasi, penataan layanan hukum desa, dan peningkatan pelayanan publik berbasis pemberdayaan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap kolaborasi ini dapat mempercepat transformasi pembangunan dan memperkuat kualitas layanan bagi masyarakat di kedua provinsi. (tan)
