TERNATE, NUANSA – Nazlatan Ukhra Kasuba menegaskan laporan terhadap akun Tiktok @avicenna7272 ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku Utara. Menurutnya, laporan yang diadukan oleh tim kuasa hukum ke Ditreskrimsus Polda Malut ini atas dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan akun tersebut.
Ketua Komisi I DPRD Malut itu menilai, akun tersebut telah mem-framing serta memosting dengan mengubah suara serta memberikan efek buram pada wajahnya.
“Alasan saya melaporkan karena akun tersebut pertama kali yang memosting kegiatan saya di paripurna,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (20/11).
Menurutnya, pemilik akun @avicenna7272 sangat mudah diidentifikasi oleh pihak kepolisian. Karena dalam paripurna lalu, tim dokumentasi dapat diidentifikasi, baik teman-teman dari pers, dokumentasi dari sekretariat dewan, dokumentasi pribadi dari teman-teman dewan maupun dokumentasi dari Pemprov.
“Jadi saya yakini akun tersebut memiliki kaitan dengan orang-orang yang hadir di paripurna saat itu, jadi mudah diidentifikasi,” jelasnya.
Nazlatan menegaskan, pada dasarnya sebagai wakil rakyat dalam bentuk apapun yang dilakukan dalam penyerangan terhadapnya tetap berkomitmen menyuarakan kepentingan masyarakat.
“Dengan hak imunitas sebagai wakil rakyat, tidak semenanya menyerang dan menekan saya saat menyuarakan kepentingan masyarakat. Jadi jangan menyerang saya secara privasi,” tegasnya.
Ia menekankan harus bersama-sama membangun satu ekosistem pemerintah yang sehat, dengan kritik otokritik atas kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Bukan dengan model framing yang menuduh main handphone saat Gubernur Sherly Tjoanda berpidato.
“Yang jelas, saya siap dimintai keterangan dan saya meyakini pihak kepolisian mampu mendeteksi siapa pemilik akun tersebut,” tegasnya.
Ia juga berharap kepada publik agar berdiskusi dengan positif di media sosial, baik pro maupun kontra untuk menanggapi setiap penyampaian yang disampaikan, begitu pun pemerintah provinsi.
Selain itu, Nazlatan juga menegaskan agar pentingnya melakukan literasi digital yang sehat. Sebab, lanjutnya, diskusi atau beropini itu bebas dan semua orang berhak berpendapat.
Namun, bagi dia, tak harus dengan berbicara soal hoaks, framing hingga ke ranah privasi seseorang dalam pekerjaan, karena itu tidak baik untuk literasi.
“Ingat bahwa dalam demokrasi kita tidak hanya punya eksekutif dan legislatif, tetapi kita punya lembaga yudikatif. Jadi jika sesuatu itu sudah mentok, maka kita bisa ke ranah hukum,” tegasnya.
“Semoga apa yang saya lakukan ini, tidak membungkam ruang diskusi kita. Saya sangat optimistis dengan kritikan dan saya mencintai literasi yang sehat,” sambungnya mengakhiri. (gon/tan)
