JAILOLO, NUANSA — Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Halmahera Barat, Joko Ahadi, mendesak aparat penegak hukum (APH) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Maluku Utara untuk segera melakukan audit investigasi terhadap pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Jailolo.
Desakan tersebut ditujukan kepada Polda Maluku Utara, Polres Halmahera Barat, Kejaksaan Negeri Halmahera Barat, serta Badan Pemeriksa Keuangan. Audit investigasi ini dinilai mendesak menyusul adanya dugaan penyimpangan pada klaim pendapatan BPJS Kesehatan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2023–2025) yang nilainya mencapai lebih dari Rp52 miliar.
Joko menegaskan, persoalan ini berdampak langsung pada penurunan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di RSUD, khususnya terkait kelangkaan dan ketersediaan obat-obatan.
“Kami meminta Kapolda, BPK, Kejari, dan Kapolres agar segera melakukan audit investigasi terkait pendapatan BLUD dari sektor BPJS yang tiga tahun terakhir diklaim mencapai Rp52 miliar lebih. Ini sangat mengganggu pelayanan dan berdampak langsung pada ketersediaan obat,” ujar Joko, Kamis (23/7).
Selain persoalan klaim dana BPJS dan kelangkaan obat, Fraksi Golkar DPRD Halbar juga menyoroti masalah lain yang merugikan masyarakat, yakni terkait pasien peserta BPJS Kesehatan yang terpaksa membeli obat secara mandiri di luar RSUD namun biayanya tidak diganti (direimburse) oleh pihak rumah sakit.
Joko meminta APH dan BPK turut mengusut tuntas praktik tersebut guna memastikan hak-hak pasien peserta BPJS terpenuhi serta mengembalikan tata kelola keuangan RSUD yang transparan dan akuntabel.
“Kami juga meminta agar diinvestigasi kasus pasien yang mengklaim BPJS, tetapi biaya pembelian obatnya tidak diganti oleh pihak rumah sakit. Dua isu krusial ini harus segera diusut tuntas,” tegasnya mengakhiri. (adi/tan)
