TERNATE, NUANSA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate bersama pemerintah kota telah menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ternate tahun 2026. Hal ini disepakati dalam rapat paripurna di kantor DPRD Ternate, Rabu (26/11).
Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman, mengatakan APBD Kota Ternate 2026 yang disetujui senilai Rp937.158.754.699,00. Anggaran itu untuk membelanjakan program kegiatan pelayanan publik dan kesejahteraan aparatur.
“Sementara gambaran umum pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah tahun anggaran 2026 yang telah disetujui sebesar Rp940.158.754.699,00,” ujarnya.
Angka itu bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp159.694.180.000,00. Pendapatan Transfer Rp773.464.574. 699,00. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah senilai Rp7 miliar.
Sedangkan untuk Belanja Daerah disetujui senilai Rp937.158.754. 699,00. Jumlah itu yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp897.124.380.553,00. Belanja Modal senilai Rp33.034.374.146,00 serta Belanja Tidak Terduga Rp7 miliar.
“Kondisi umum pembiayaan daerah pada tahun 2026 dapat digambarkan bahwa pengeluaran pembiayaan direncanakan senilai Rp3 miliar,” ucap Tauhid.
“Beberapa waktu lalu, kita menyaksikan momen bersejarah bagi Pemerintah Kota Ternate, sebanyak 3.584 Pegawai Tidak Tetap (PTT) telah resmi beralih status menjadi PPPK Paruh Waktu, menerima NIP dan menandatangani kontrak kerja,” sambungnya.
Atas nama Pemerintah Kota Ternate, Tauhid mengucapkan selamat karena telah menjadi bagian dari ASN Kota Ternate. Ia berharap status baru ini semakin memperkuat dedikasi, etos kerja, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Selamat Hari Guru Nasional yang jatuh pada tanggal 25 November 2025, terima kasih kepada seluruh pendidik di Kota Ternate yang terus menghadirkan perubahan berarti kepada generasi muda karena guru hebat Indonesia kuat menjadi semangat besar dalam membangun masa depan bangsa,” ujar Tauhid.
Begitu pula tahun 2026 juga menjadi tahun penting karena Kota Ternate dipercaya menjadi tuan rumah Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI).
“Momentum ini memberi peluang besar bagi pelaku UMKM untuk kita memperkenalkan Kota Rempah, Kota Ternate dengan budaya, sejarah, dan potensi ekonomi kreatif kepada seluruh delegasi dari berbagai daerah di Indonesia,” tuturnya.
Tauhid mengatakan, tahun 2026 merupakan tahun dengan tekanan fiskal paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan yang cukup tajam pada Transfer ke Daerah (TKD) menjadi indikator tantangan tersebut.
Namun demikian, dalam kondisi fiskal yang menurun, Pemerintah Kota Ternate tetap berkomitmen menjaga pelayanan publik dan memastikan kesejahteraan aparatur tidak terganggu. Pemerintah kota Ternate mengambil sejumlah langkah strategis.
Wali kota juga menginstruksikan kepada seluruh pimpinan perangkat daerah, sebagai penanggung jawab program dan kegiatan, agar dapat melaksanakan setiap komponen yang tertuang dalam APBD tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga sasaran dari program kegiatan yang telah direncanakan dapat tercapai. Terutama program kegiatan yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik, dan program- kegiatan yang terkait dengan upaya pencapaian target dan sasaran pemulihan ekonomi, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran serta pengendalian inflasi.
“Hal ini sangat penting untuk menjadi perhatian karena APBD tahun 2026 merupakan tahapan implementasi 18 program prioritas RPJMD Kota Ternate Tahun 2025-2029,” pungkasnya. (udi/tan)
