JAKARTA, NUANSA – Upaya Gubernur Maluku Utara, Sherly Tioanda Laos, melobi pemerintah pusat terkait percepatan pembangunan infrastruktur sumber daya air mulai menunjukkan hasil.
Dalam pertemuan dengan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dwi Purwantoro, pemerintah pusat memastikan sejumlah agenda pembangunan SDA di Maluku Utara masuk dalam perencanaan anggaran 2026.
Dalam pertemuan yang berlangsung Kamis (4/12) ini, Sherly menyampaikan tiga usulan prioritas. Usulan tersebut meliputi pembangunan talud di Jambula, Kota Ternate; penyediaan air baku di Rioribati, Jailolo Selatan, Halmahera Barat; serta pengendalian banjir di Amasing Kali, Bacan, Halmahera Selatan.
Menurut Sherly, ketiga proyek itu penting untuk menekan risiko banjir dan memastikan ketersediaan air bersih, termasuk untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat.
Dirjen SDA Dwi Purwantoro menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut. Ia mengatakan seluruh usulan gubernur akan dikaji bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara sebelum dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR.
“Aspirasi ini akan kami sampaikan kepada sekretaris jenderal dan segera kami koordinasikan dengan BWS Maluku Utara untuk dikaji lebih lanjut,” ujar Dwi.
Di luar rencana 2026, Ditjen SDA juga telah menyiapkan sejumlah pekerjaan untuk 2025. Program itu mencakup pembangunan dua unit pengendali sedimen di Ternate Selatan dan Ternate Pulau, pembangunan lanjutan drainase primer Kota Baru Sofifi sepanjang 0,5 kilometer, serta pembangunan breakwater Pantai Tomiku di Halmahera Barat sepanjang 0,3 kilometer.
Adapun pada 2026, kementerian merencanakan pembangunan pengendali sedimen Sungai Kastela, pembangunan dan perbaikan tanggul Sungai Asimiro sepanjang satu kilometer, serta pembangunan dua unit pengendali sedimen tambahan di Ternate Selatan dan Ternate Pulau.
Dwi menambahkan hingga akhir tahun ini Ditjen SDA masih melanjutkan sejumlah pekerjaan strategis di Maluku Utara, seperti sabo dam, drainase, pengendali sedimen, dan breakwater di berbagai kabupaten dan kota.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap rangkaian program tersebut dapat memperkuat ketahanan wilayah terhadap bencana hidrometeorologi sekaligus meningkatkan layanan air bersih bagi masyarakat. (tan)
