SOFIFI, NUANSA – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, memimpin apel perdana tahun 2026 yang berlangsung khidmat di halaman kantor gubernur, Senin (5/1). Apel ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Sarbin Sehe, sekretaris daerah, staf ahli, asisten, pimpinan OPD, serta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Dalam arahannya, Gubernur Sherly menyampaikan apresiasi tinggi atas capaian kinerja tim sepanjang tahun 2025. Salah satu keberhasilan krusial adalah efisiensi anggaran sebesar Rp145 miliar yang berhasil dialihkan untuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, serta program pendidikan gratis (BOSDA dan uang komite) untuk SMA/SMK/SLB se-Maluku Utara.
Gubernur turut membanggakan sejumlah prestasi nasional yang diraih OPD, di antaranya penghargaan untuk Nakertrans, keberhasilan Dinas Sosial dalam pengusulan Sultan Zainal Abidin Sjah sebagai Pahlawan Nasional, serta masuknya Maluku Utara dalam 5 besar nasional untuk program cek kesehatan gratis dan Universal Health Coverage (UHC) prioritas. Namun, perhatian khusus diberikan pada capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK.
“Kita berhasil naik dari skor 71 (zona kuning) ke angka 88,8 hingga 90 (zona hijau) di akhir 2025. Untuk tahun 2026, saya menargetkan skor MCP kita mencapai angka 95,” tegas Sherly.
Sherly menginstruksikan BKD untuk mengawal pelaporan LHKPN bagi 443 ASN yang belum melapor hingga batas waktu Maret 2026 demi menjaga integritas birokrasi.
Gubernur juga menyoroti paradoks pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang mencapai 9% (tertinggi nasional pada kuartal III), namun belum inklusif. Ia mencatat bahwa kebutuhan pangan di kawasan industri masih banyak didatangkan dari luar daerah.
“Dinas Pertanian dan Perikanan harus segera memberikan output nyata. 80% penduduk kita adalah petani dan nelayan. Jika mereka sejahtera, maka Maluku Utara sejahtera,” ujarnya.
Terkait manajemen SDM, gubernur menegaskan bahwa mulai 7 Januari 2026 akan dilakukan pelantikan mutasi, rotasi, dan promosi untuk 59 posisi berdasarkan hasil Uji Kompetensi (Ukom) melalui aplikasi SIMATA. Dirinya menegaskan tidak ada ruang bagi praktik transaksional dalam jabatan.
“Jangan ada lagi yang memberi uang untuk jabatan. Gunakan uang tersebut untuk keperluan keluarga. Saya butuh ASN dengan skill yang bagus untuk membantu saya dan pak Sarbin menyelesaikan janji politik kami,” tambahnya.
Mengakhiri arahannya, Gubernur Sherly mengingatkan bahwa ASN adalah pelayan masyarakat yang digaji melalui APBD. Dengan postur APBD 2026 sebesar Rp3 triliun, di mana 35% (Rp1,2 triliun) dialokasikan untuk gaji 10.000 ASN, gubernur menuntut timbal balik berupa kinerja maksimal bagi 1,4 juta penduduk Maluku Utara.
“Bekerja dengan hati, data, tanggung jawab, inovasi, dan kolaborasi untuk kesejahteraan Maluku Utara,” tutupnya. (tan)
