Oleh: Ahmad Talib
______________
PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis negara dalam menjawab persoalan mendasar pembangunan manusia Indonesia. Dengan memastikan anak-anak usia sekolah memperoleh asupan gizi yang cukup dan berkualitas, program ini diarahkan untuk menekan angka stunting, meningkatkan kesehatan, serta memperbaiki kualitas pembelajaran. Dalam perspektif kebijakan publik, MBG adalah investasi jangka panjang yang manfaatnya baru akan sepenuhnya terasa dalam satu hingga dua dekade mendatang. Namun, kebijakan publik yang berdampak luas hampir selalu membawa konsekuensi yang tidak sederhana. Di sekitar sekolah-sekolah yang telah menerapkan MBG, mulai tampak perubahan sosial-ekonomi yang cukup signifikan. Denyut ekonomi kecil yang selama ini hidup di lingkungan sekolah perlahan melemah. Lapak jajanan yang dulu ramai kini sepi, gerobak tetap terparkir tetapi pembeli berkurang drastis. Fenomena ini bukan sekadar soal berkurangnya aktivitas jual beli, melainkan tentang hilangnya mata pencaharian bagi kelompok masyarakat tertentu. Sekolah selama ini bukan hanya ruang pendidikan formal, tetapi juga pusat aktivitas ekonomi mikro. Di sekitarnya tumbuh berbagai usaha kecil: pedagang kaki lima, penjual sarapan, tukang minum, penjaja alat tulis, hingga pengelola kantin sederhana. Ekosistem ini membentuk denyut ekonomi harian yang memberi penghasilan bagi banyak keluarga. Ketika program MBG diterapkan tanpa integrasi dengan ekosistem tersebut, sebagian aktor ekonomi ini perlahan tersisih.
Dalam perspektif ekonomi kesejahteraan, para ahli menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan publik tidak hanya diukur dari besarnya manfaat agregat yang dihasilkan, tetapi juga dari bagaimana manfaat dan beban kebijakan tersebut terdistribusi di masyarakat. Ekonom kesejahteraan berpandangan bahwa intervensi negara, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), memang sah dan diperlukan untuk mengoreksi kegagalan pasar dalam pemenuhan gizi anak. Namun, intervensi tersebut harus dirancang agar tidak memindahkan beban sosial kepada kelompok ekonomi yang paling rentan, dalam hal ini pedagang kaki lima dan pelaku usaha mikro di sekitar sekolah.
Pedagang kaki lima menjadi kelompok yang paling terdampak. Selama bertahun-tahun, mereka menggantungkan hidup dari kebiasaan jajan siswa saat jam istirahat atau pulang sekolah. MBG mengubah pola konsumsi tersebut secara drastis. Anak-anak sudah mendapatkan makanan lengkap dan gratis, bahkan di banyak sekolah dibarengi dengan kebijakan pembatasan jajan di luar demi alasan kesehatan. Dari sisi gizi dan keamanan pangan, langkah ini dapat dibenarkan. Namun dari sisi ekonomi rakyat kecil, kebijakan ini secara tidak langsung menutup akses pasar yang selama ini menjadi tumpuan hidup. Yang sering luput dari perhatian adalah bahwa sebagian besar pedagang kaki lima tidak memiliki tabungan, jaminan sosial, atau alternatif pekerjaan lain. Penghasilan mereka bersifat harian, dengan margin keuntungan yang tipis. Ketika pembeli berkurang, mereka tidak hanya kehilangan omzet, tetapi juga kehilangan rasa aman ekonomi. Dalam konteks ini, MBG tidak hanya berdampak pada individu pedagang, tetapi juga pada keluarga yang bergantung pada usaha tersebut. Selain pedagang makanan, aktor lain yang perlahan menghilang dari ekosistem sekolah adalah penjual alat tulis kecil, penjaja minuman tradisional, dan penyedia jasa informal yang menggantungkan aktivitasnya pada keramaian sekolah. Mereka mungkin tidak terlihat mencolok, tetapi keberadaan mereka membentuk jaringan ekonomi yang saling terkait. Ketika satu mata rantai melemah, mata rantai lainnya ikut terdampak. Inilah yang dimaksud dengan melemahnya denyut ekonomi sekolah secara keseluruhan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa MBG selama ini lebih diposisikan sebagai program sektoral, padahal dampaknya bersifat lintas sektor. Pendekatan yang terlalu fokus pada aspek gizi dan pendidikan berisiko mengabaikan dimensi ekonomi lokal. Padahal, kebijakan publik yang berkelanjutan seharusnya mampu menyeimbangkan antara tujuan sosial dan keberlanjutan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Penting untuk ditegaskan bahwa kritik terhadap dampak ekonomi MBG bukanlah bentuk penolakan terhadap program tersebut. Sebaliknya, kritik ini justru berangkat dari keyakinan bahwa MBG memiliki potensi jauh lebih besar apabila dirancang secara inklusif. Program ini seharusnya tidak hanya memberi makan anak-anak, tetapi juga menghidupkan ekonomi lokal. Dengan desain yang tepat, MBG dapat menjadi motor penggerak usaha kecil, bukan justru menjadi faktor yang meminggirkannya. Salah satu langkah strategis yang dapat ditempuh adalah mengintegrasikan pedagang kaki lima dan UMKM pangan ke dalam rantai pasok MBG. Mereka dapat dilibatkan sebagai penyedia bahan baku lokal, pengolah makanan, atau mitra katering sekolah dengan pendampingan teknis dan standar higienitas yang jelas. Skema ini memungkinkan uang negara yang dialokasikan untuk MBG berputar di tingkat lokal, memperkuat ekonomi masyarakat sekitar sekolah.
Di samping itu, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam melakukan pendataan dan pembinaan terhadap pelaku usaha di lingkungan sekolah. Penataan lokasi usaha, pelatihan keamanan pangan, serta fasilitasi perizinan sederhana dapat membantu pedagang bertransformasi dari usaha informal menjadi usaha yang lebih tertata dan berkelanjutan. Sekolah pun perlu dilibatkan sebagai ruang dialog, bukan sekadar sebagai pelaksana kebijakan pusat. Tanpa langkah-langkah korektif, MBG berpotensi menciptakan paradoks kebijakan: anak-anak semakin sehat, tetapi sebagian orang tua kehilangan sumber penghasilan. Situasi ini dapat memunculkan persoalan sosial baru, seperti meningkatnya kerentanan ekonomi rumah tangga miskin dan bertambahnya pengangguran informal. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut justru dapat melemahkan tujuan pembangunan manusia yang ingin dicapai.
Ke depan, penyempurnaan desain MBG menjadi keniscayaan. Pemerintah perlu memastikan adanya kebijakan transisi bagi kelompok usaha kecil yang terdampak, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah, serta membuka ruang partisipasi masyarakat dalam implementasi program. Dengan pendekatan ini, MBG tidak hanya menjadi simbol kehadiran negara dalam pemenuhan gizi, tetapi juga bukti nyata bahwa kebijakan publik mampu menjaga denyut ekonomi rakyat kecil. Pada akhirnya, sekolah bukan hanya tempat belajar, tetapi juga simpul kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Menjaga denyut ekonomi di sekitarnya berarti menjaga keseimbangan antara kesehatan, pendidikan, dan keadilan sosial. Program Makan Bergizi Gratis akan benar-benar bermakna apabila mampu menghidupkan ketiganya secara bersamaan.
Rekomendasi Kebijakan
Agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) benar-benar menjadi kebijakan yang berkeadilan dan berkelanjutan, pemerintah perlu melakukan sejumlah langkah korektif dan penyempurnaan desain kebijakan. Rekomendasi ini penting agar tujuan peningkatan gizi anak dapat berjalan seiring dengan menjaga denyut ekonomi masyarakat di sekitar sekolah.
(1) Pertama, integrasi pelaku usaha lokal ke dalam rantai pasok MBG. Pemerintah pusat dan daerah perlu membuka ruang partisipasi bagi pedagang kaki lima, UMKM pangan, dan koperasi lokal sebagai penyedia bahan baku maupun pengolah makanan. Dengan pendampingan teknis dan standarisasi keamanan pangan, pelaku usaha kecil dapat menjadi mitra resmi program MBG. Langkah ini memastikan anggaran negara yang besar untuk MBG berputar di tingkat lokal dan tidak terpusat pada penyedia besar semata.
(2) Kedua, kebijakan transisi bagi pedagang yang terdampak langsung. Implementasi MBG seharusnya disertai skema perlindungan sementara bagi pedagang kaki lima di sekitar sekolah, seperti pelatihan alih usaha, akses modal mikro, atau relokasi usaha yang terencana. Tanpa kebijakan transisi, kelompok ini berisiko kehilangan mata pencaharian secara tiba-tiba, yang pada akhirnya menimbulkan persoalan sosial baru.
(3) Ketiga, penguatan peran pemerintah daerah dalam penataan ekosistem sekolah. Pemerintah daerah perlu melakukan pendataan pelaku usaha di lingkungan sekolah, penataan lokasi berjualan yang sehat dan tertib, serta pembinaan berkelanjutan. Sekolah tidak boleh diposisikan sebagai ruang steril dari aktivitas ekonomi rakyat kecil, melainkan sebagai simpul sosial yang dikelola secara seimbang antara kepentingan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
(4) Keempat, pendekatan lintas sektor dalam perumusan dan evaluasi MBG. Program MBG tidak cukup dikelola dengan perspektif gizi dan pendidikan semata. Kementerian terkait perlu melibatkan sektor ekonomi, UMKM, dan perlindungan sosial dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Dengan pendekatan lintas sektor, dampak tidak langsung terhadap kelompok rentan dapat diantisipasi sejak awal.
(5) Kelima, membuka ruang dialog dan partisipasi publik. Pemerintah perlu melibatkan masyarakat, termasuk pedagang kaki lima, dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut implementasi MBG di tingkat lokal. Dialog yang terbuka akan mencegah resistensi sosial dan membangun rasa memiliki terhadap program pemerintah.
Dengan langkah-langkah tersebut, Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya akan berhasil memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga mampu menjaga denyut ekonomi lokal dan keberlangsungan ekosistem sekolah. Kebijakan publik yang kuat adalah kebijakan yang mampu melindungi generasi masa depan tanpa mengorbankan kehidupan masyarakat hari ini. (*)
