Oleh: Abd. Rahman
Alumni LPDP
________________
JAGAT maya sedang mendidih. Lakon utamanya sepasang suami-istri penerima beasiswa LPDP berinisial DS. Ceritanya sungguh aduhai. Sang istri pamer melahirkan di luar negeri, lalu dengan bangganya memamerkan paspor WNA untuk sang anak. Publik sontak mengamuk. Ini beasiswa negara atau program naturalisasi mandiri?
Menteri Keuangan kita, Purbaya Yudhi Sadewa, tak tinggal diam. Beliau murka. Sanksi paling horor dijatuhkan: blacklist dari seluruh instansi pemerintahan! Sang suami akhirnya lempar handuk. Ia sepakat mengembalikan dana beasiswa utuh. Plus bunganya.
Luar biasa. Negara rela merogoh kocek miliaran rupiah demi menyiram otak anak bangsa dengan ilmu. Meski kadang, plot twist-nya, kebaikan itu dibalas dengan pamer privilese dan krisis identitas kebangsaan tingkat dewa.
Sebagai sesama alumni LPDP, saya tersenyum getir membaca berita itu. Saya tahu persis rasanya berjalan di atas karpet merah pembiayaan negara. Memang empuk. Tapi jangan salah, karpet itu ditenun dari uang pajak rakyat. Ada beban moral raksasa di pundak setiap awardee. Boro-boro kepikiran pamer kemewahan, bisa survive lulus tepat waktu tanpa diancam Drop Out saja sudah alhamdulillah.
Namun, sementara publik seantero negeri masih sibuk merujak kelakuan awardee elite tersebut, mari kita tinggalkan sejenak drama miliaran rupiah itu. Kita geser lensa kamera ke sudut ekosistem pendidikan kita yang lain. Tepatnya, ke lorong-lorong rektorat kampus negeri kita. Di sana, jauh dari kucuran dana, ada sebuah lakon komedi gelap yang luput dari layar TV. Padahal, tayang nyaris setiap hari.
Lakon tentang sekumpulan laskar di belakang panggung. Merekalah tenaga kependidikan (Tendik).
Di panggung megah bernama kampus, para dosen adalah primadonanya. Mereka pendekar keilmuan yang membelah belantara jurnal internasional. Kita wajib angkat topi untuk dedikasi mereka. Namun, selayaknya sebuah pertunjukan orkestra, simfoni seindah Mozart pun akan terdengar seperti kaset kusut jika tak ada orang yang diam-diam menyetem senar, menyapu panggung, dan memastikan mikrofon tidak mati mendadak di tengah acara.
Merekalah Tendik. Entitas ajaib penguasa jalur bawah tanah birokrasi.
Mereka mungkin tak pernah berdiri di mimbar merumuskan teori. Tapi, merekalah tabib paripurna bagi jaringan Wi-Fi yang mendadak kesurupan saat ujian berlangsung. Merekalah kuncen gembok loker rahasia, pawang printer yang tintanya selalu macet di tanggal tua, hingga penyelamat file akreditasi yang nyaris raib ditelan flashdisk bervirus.
Zaman berubah. Aturan kepegawaian terbaru telah menghapus istilah “Izin Belajar” bagi PNS. Semuanya kini dilebur menjadi satu nama nan gagah: “Tugas Belajar”. Aturan ini berlaku, baik bagi yang dibiayai negara maupun yang murni merogoh kocek sendiri.
Banyak Tendik PNS yang sadar zaman. Mereka ingin merawat isi kepala. Mereka tahu diri, tak mungkin sekonyong-konyong disiram dana miliaran. Maka, mereka rela memecah celengan ayam jago, menggembok keranjang checkout di marketplace, hingga menggadaikan BPKB motor bebeknya demi membayar UKT mandiri. Uang tak jadi soal.
Mereka cuma butuh satu hal: restu pimpinan. Selembar Surat Keputusan (SK) Tugas Belajar. Atau syukur-syukur, direstui ikut seleksi beasiswa LPDP yang kebetulan sedang buka pendaftaran.
Tapi, di sinilah letak ironi yang bikin akal sehat salto berjemaah.
Harus diakui secara fair, nasib dosen saat mengajukan Tugas Belajar juga tak selalu mulus bak jalan tol. Ada saja yang tersandung restu birokrasi. Namun, secara kultur, niat belajar seorang dosen itu diaminkan. Dianggap wajar. Kadang malah disambut gegap gempita layaknya melepas kesatria ke medan laga akademik.
Namun, giliran sang Tendik menyodorkan map permohonan yang sama, atmosfer mendadak horor. Wajah pimpinan berubah angker, mirip mandor perkebunan yang takut kehilangan tenaga andalannya. Lalu, mengalirlah petuah keramat warisan Kompeni:
“Waduh, kalau kamu sekolah, nanti siapa yang ngetik surat undangan rapat? Siapa yang ngurusin spasi berantakan di dokumen pimpinan? Nanti pelayanan kampus bisa lumpuh!”
Astaga. Ini pujian atau kutukan?
Seolah-olah jika si Tendik ini pergi kuliah, seluruh ekosistem kampus akan runtuh dan kiamat sugro terjadi esok pagi. Birokrasi menyandera hak Tendik untuk pintar justru karena mereka dianggap terlalu penting. Terlalu diandalkan. Ini bukan cuma lucu. Ini tragedi birokrasi tingkat dewa. Seseorang diharamkan menjadi pintar hanya karena ia telanjur jago merapikan margin Microsoft Word!
Padahal, mari kita buka-bukaan soal ritual paling mendebarkan di kampus: Akreditasi.
Saat asesor BAN-PT atau LAM turun gunung, instrumen mereka sangatlah dingin dan tak kenal ampun. Asesor tak hanya memuja deretan jurnal Scopus milik dosen. Di matriks tata kelola, asesor akan memburu fakta: “Berapa persentase staf IT Anda yang bersertifikasi? Berapa banyak Tendik di perpustakaan dan laboratorium yang bergelar magister?”
Di titik ini, petinggi kampus biasanya mendadak sariawan stadium akhir. Mulut terkunci rapat.
Bagaimana mungkin kampus bisa memanen poin maksimal dalam borang akreditasi unggul, jika mesin penggeraknya dikurung dan dilarang masuk bengkel ilmu? Kampus sibuk berteriak di pelantang suara soal Artificial Intelligence (AI) dan World Class University, tapi logika pimpinannya saat memberikan hak sekolah masih terjebak di era mesin ketik Brother.
Sudah saatnya nakhoda perguruan tinggi di negeri ini siuman. Kampus itu ibarat kapal pesiar megah. Dosen adalah navigatornya yang brilian. Tapi sehebat apa pun navigator, jika mekanik di ruang mesin dilarang belajar cara mengoperasikan teknologi baru, kapal itu tak akan sanggup membelah samudra global. Paling banter kapal itu hanya akan melempar sauh, muter-muter di perairan dangkal, layaknya sebuah warnet dan rental komputer raksasa berkedok perguruan tinggi negeri.
Menteri Keuangan Purbaya saja sanggup melacak dan menagih miliaran uang negara hingga ke ujung dunia. Masa iya, birokrasi kampus kita pelitnya naudzubillah cuma untuk meneken selembar SK Tugas Belajar?
Ayolah, berikan restu itu. Mumpung LPDP sedang membuka pendaftaran, berikan kesempatan emas bagi Tendik untuk berkompetisi di jalur beasiswa PNS. Jangan khawatir, laskar tata usaha ini sudah terlalu terlatih hidup prihatin di lorong rektorat. Saya berani jamin, jika mereka lolos LPDP, mereka tidak akan sempat pamer paspor WNA atau pamer privilese di media sosial. Boro-boro mau pamer, teringat tenggat waktu cicilan BPKB motor saja mereka sudah merinding.
Bebaskan mereka. Jangan sampai kampus kita lebih takut kehilangan tukang ketik surat daripada tertinggal peradaban. (*)
