TERNATE, NUANSA – Pemerintah Kota Ternate melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) menggelar Forum Konsultasi Publik RKPD tahun 2027. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, Selasa (3/2).
Rizal mengatakan, Forum RKPD tahun 2027 merupakan siklus dari tahapan perencanaan, sehingga ini merupakan tahapan yang tidak bisa dilewati dalam memenuhi tahapan kalender perencanaan satu tahun.
Menurutnya, RKPD nanti menjadi acuan ketika ditetapkan dari rancangan menjadi akhir RKPD untuk dijadikan dasar dalam penyusunan KUA-PPAS.
Dia juga mengingatkan para kasubag perencanaan/keuangan untuk memperhatikan program dan kebijakan pemerintah pada tahun 2027 mendatang berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing OPD.
Rizal juga meminta para kasubag perencanaan agar lebih jeli dan hati-hati dalam menyinkronkan kebijakan perencanaan tahun 2027 dengan melihat tahapan dalam RPJMD.
“Terutama RPJMD yang telah masuk dalam renstra masing-masing OPD. Jadi sasaran RKPD tahun 2027 sesuai dengan tugas atau fungsi masing-masing OPD,” ujar Rizal.
Sekda juga optimis di tengah tekanan fiskal akibat TKD, optimalisasi pendapatan tetap menjadi fokus untuk dimaksimalkan.
“TKD dan keterbatasan anggaran boleh turun, tetapi optimalisasi pendapatan tetap dimaksimalkan,” katanya.
Dia optimis, dengan adanya sumber-sumber pembiayaan lain dari APBN, Pemerintah Kota Ternate tetap jalan untuk merumusan perencanaan sambil dikroscek indikator-indikator yang termaktub dalam RPJMD 2025-2029.
Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Ternate, Thamrin Marsaoly, menambahkan pihaknya menyelenggarakan rapat konsultasi RKPD dalam rangkaian siklus perencanaan.
“Rapat ini mengundang semua kasubag perencanaan dan keuangan di OPD masing-masing, forum komunitas anak dan tenaga ahli wali kota untuk membicarakan RKPD,” ujar Thamrin.
“Jadi 2027, RKPD disusun sebelum jadi KUA PPAS, isu kita bagaimana mengembangkan kelestarian Ternate sebagai kota budaya dan rempah menuju kota kreatif serta hak pemenuhan disabilitas. Mengapa isu itu dipilih pada tahun depan, karena RPJMD tertuang visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota sehingga kami butuh sinergitas antar OPD,” pungkasnya. (udi/tan)
