DARUBA, NUANSA – Masalah penyaluran BBM subsidi jenis minyak tanah di Kabupaten Pulau Morotai masih belum mampu diselesaikan. Sejumlah masalah seperti keterlambatan distribusi, hingga kuota yang tak sesuai untuk setiap penerima masih menjadi pekerjaan rumah yang belum bisa dijawab oleh pemerintah daerah.
Padahal, sembilan sub-agen minyak tanah, yang dinilai sebagai biang keladi masalah BBM minyak tanah, ini sudah diberhentikan. Pemkab Morotai bahkan membentuk sebanyak 20 pangkalan baru untuk menggantikan peran sembilan sub-agen tersebut. Namun, masalah penyaluran minyak tanah hingga ke penerima, masih belum berubah.
Informasi yang dihimpun Nuansa Media Grup (NMG), stok minyak tanah yang diterima oleh warga setempat selalu tak sesuai. Penyaluran minyak tanah kepada warga selalu dibagikan untuk setiap rumah. Padahal, pembagian tersebut mestinya disalurkan untuk setiap kepala keluarga (KK). Ketidaksesuaian penyakuran BBM ini jelas merugikan warga Morotai.
Sekretaris Dinas Perindagkop-UKM Morotai, Syamsul Bahri Radjab, ketika dikonfirmasi mengaku bahwa jika masalah serupa masih ditemui, maka pihaknya akan melakukan peneguran secara keras, bahkan mencabut izin usaha para pengecer maupun pangkalan.
“Jadi torang dari dinas juga sangat mengharapkan kepada seluruh masyarakat, jika ada persoalan maka lapor ke dinas supaya kami ambil langkah untuk ditertibkan kembali,” kata Syamsul, Jumat (13/2).
“Itu karena mereka istilahnya ada mens rea atau niat jahat untuk mendapat untung yang besar, sehingga mereka lakukan pengurangan jatah per-KK dan pembagiannya tidak per-KK tapi per rumah, itu kan menjadi keuntungan buat dorang,” sambungnya.
Namun begitu, masalah penyaluran BBM minyak tanah ini jelas tak hanya bermasalah di tingkat pengecer di setiap desa. Tak jarang, para pengecer juga selalu menyampaikan keluhannya lantaran kuota yang disalurkan dari pangkalan seringkali tak sesuai. Terkait itu, Syamsul mengaku, masalah tersebut bukanlah hal baru yang terjadi di Morotai.
“Banyak laporan dari pengecer juga yang komplain ke kita, maka kami dinas akan panggil pangkalan dan torang tanyakan apa masalahnya sehingga terjadi kekurangan di pengecer. Tapi dorang alasannya kurang itu dari kapal, dan saya bilang itu selesaikan dengan kapal, sehingga kekurangan di pengecer harus dorang penuhi,” pungkasnya. (ula/tan)
