Gubernur Maluku Utara Tegaskan UMKM Wajib Sertifikasi Halal 

TERNATE, NUANSA – Kegiatan Malut Halal Fair 2026 yang diinisiasi oleh BI Perwakilan Malut berkolaborasi bersama berbagai stakeholder yang dipusatkan di Duafa Center pada Rabu (4/3) resmi dilaunching oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, di dampingi Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Direktur KNEKS Solahuddin Al Ayub, Kepala BI Perwakilan Malut Handi Susila, Wakapolda Malut dan Danlanal Ternate.

Kegiatan Malut Halal Fair 2026 ini mengusung tiga pilar utama, yakni pengembangan ekonomi syariah, penguatan halal value chain (HVC) dan penguatan sektor keuangan syariah.

Gubernur Sherly dalam arahannya menekankan, di tahun 2026 ini ada sekitar 5.000 kuota lebih banyak dibandingkan tahun 2025.

Menurutnya, manfaat dari membeli sertifikasi halal selain lebih dipercaya, harga jualnya juga lebih tinggi dan banyak market untuk produk.

“Kita di Maluku Utara harusnya punya banyak produk dengan sertifikasi halal,” ucap Sherly.

Ia juga mengingatkan, di tahun 2026 ini sebagai peringatan terakhir ketika ada kegiatan Pemprov melalui pameran dan outlet UMKM.

“Tahun 2026 adalah tahun terakhir, di mana UMKM yang ikut belum memiliki sertifikasi halal masih kita toleransikan, tetapi mulai tahun 2027, semua kegiatan Pemprov Maluku Utara, UMKM wajib memiliki sertifikasi halal,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Malut Bank Indonesia, Handi Susila, mengatakan kegiatan Malut Halal Fair 2026 ini dilaksankan selama 4 hari, mulai dari tanggal 4 sampai 7 Maret.

“Malut Halal Fair 2026 ini juga dirangkaikan dengan Bazzar UMKM, talkshow dan sosialisasi, penukaran uang serta sertifikasi halal dan ziswaf,” jelasnya.

Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan berbagai stakeholder, di antaranya Pemprov Malut, Pemkot Ternate, KDEKS, pelaku UMKM serta mitra terkait lainnya. (tan)