DARUBA, NUANSA – Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku Utara, Selasa (31/3).
Penyerahan dokumen tersebut dilakukan langsung oleh Sekretaris Daerah Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali, didampingi sejumlah pimpinan perangkat daerah serta jajaran terkait.
Penyerahan LKPD ini merupakan bagian dari kewajiban pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, di mana setiap pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan keuangan paling lambat 31 Maret setelah tahun anggaran berakhir.
Sekda Morotai, Muhammad Umar Ali, menyampaikan bahwa setelah penyerahan dokumen, tim BPK akan melanjutkan proses pemeriksaan secara terperinci dalam waktu dekat.
“Setelah penyerahan ini, sesuai mekanisme, tim BPK akan melakukan pemeriksaan terperinci di Pemkab Pulau Morotai dalam waktu dekat,” ujar Umar.
Umar menegaskan bahwa Pemkab Morotai optimistis kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun ini. Optimisme tersebut didasarkan pada komitmen kuat seluruh perangkat daerah dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan.
“Kami optimistis Kabupaten Pulau Morotai dapat kembali meraih opini WTP untuk yang kesembilan kalinya secara berturut-turut,” tegasnya.
Menurutnya, berbagai langkah pembenahan terus dilakukan oleh Pemkab Morotai, khususnya dalam menindaklanjuti rekomendasi dan temuan BPK pada tahun-tahun sebelumnya.
“Kami terus memperkuat sistem pengawasan internal dan meningkatkan kualitas laporan keuangan agar sesuai dengan standar yang diharapkan BPK. Seluruh OPD juga kami dorong untuk maksimal dalam menyiapkan dokumen pendukung,” pungkasnya.
Dengan komitmen tersebut, Pemkab Morotai terus berupaya menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, sekaligus mempertahankan konsistensi prestasi di tingkat nasional melalui capaian opini WTP secara berkelanjutan. (ula/tan)
