TERNATE, NUANSA – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyatakan dukungan penuh terhadap langkah strategis dalam menjaga ketahanan energi daerah. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir, mewakili Gubernur Maluku Utara, saat membuka acara Focus Group Discussion (FGD) antara Pertamina Patra Niaga dengan Pemprov Maluku Utara serta Stakeholder Lintas Sektoral, yang berlangsung di Halmahera Room Bela Hotel Ternate, Selasa (21/4).
FGD yang mengusung tema efisiensi pendistribusian LPG Non-Subsidi (NPSO) ini menjadi wadah krusial untuk menghadapi tantangan geopolitik global yang dinamis dan tidak menentu.
“Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada prinsipnya mendukung penuh setiap langkah strategis yang dilakukan dalam rangka menjaga ketahanan energi daerah, khususnya dalam menghadapi tantangan global yang semakin dinamis, dan tidak menentu,” ujar Samsuddin.
Ia menekankan bahwa keberhasilan implementasi pengalihan supply point LPG non-subsidi sangat bergantung pada koordinasi yang solid antara seluruh pihak terkait.
“Sinergi, koordinasi, serta komunikasi yang kuat antara pemerintah daerah, Pertamina, instansi vertikal, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama,” tambahnya.
Lebih lanjut, Samsuddin berharap melalui forum ini dapat dirumuskan langkah-langkah monitoring bersama yang berkelanjutan. Tujuannya agar setiap perkembangan di lapangan dapat dipantau secara cepat dan responsif, sehingga menjadi dasar pengambilan kebijakan yang tepat di masa mendatang.
“Diharapkan forum ini dapat merumuskan langkah monitoring yang berkelanjutan, sehingga jika diperlukan penyesuaian di kemudian hari, kita dapat mengambil kebijakan yang tepat dan cepat,” tutupnya.
Acara dilanjutkan dengan FGD, kemudian ditutup oleh Sekda Malut dengan menyampaikan empat arahan Gubernur Maluku Utara yaitu:
1. Pertamina diminta mengkaji opsi supply dari Sorong direct ke Ternate untuk pangkas rantai pasok.
2. Dinas Perhubungan usulkan trayek tol laut khusus LPG Ambon-Ternate / Sorong-Ternate ke Kemenhub.
3. Pemprov percepat kajian pembangunan SPBE di Sofifi sebagai solusi jangka panjang.
4. Dibentuk tim kecil Pemprov-Pertamina-Hiswana Migas-Dishub-BI untuk merumuskan skema charter bersama atau subsidi angkut APBD. Tim diberi waktu 2 minggu.
“Arahan gubernur jelas, stok harus aman, distribusi lancar, harga wajar. Jangan sampai masyarakat kembali ke minyak tanah karena LPG terlalu mahal,” tegas Samsuddin.
Acara ini dihadiri oleh perwakilan Pertamina Patra Niaga, Perwakilan Forkopimda Malut, jajaran pimpinan perangkat daerah terkait, serta pemangku kepentingan lintas sektoral lainnya guna memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi energi di wilayah Maluku Utara. (tan)
