Oleh: Abdullah Assagaf
Pegiat Literasi
_______________________
KABUPATEN Halmahera Selatan tidak bisa terus dibangun dengan cara pandang yang sempit dan terpusat. Wajah kabupaten ini bukan hanya berada di Bacan, tetapi juga hidup di wilayah-wilayah yang selama ini seolah dibiarkan berjalan sendiri seperti Obi, Gane, dan Kayoa.
Ketika pembangunan hanya dipusatkan pada wilayah tertentu demi menampilkan “wajah kabupaten” yang indah secara administratif, maka sesungguhnya pemerintah sedang mempertontonkan manipulasi pembangunan.
Pembangunan yang hanya berfokus pada kawasan pusat kekuasaan tidak akan pernah melahirkan keadilan sosial. Jalan yang mulus di pusat kota tidak akan berarti apa-apa ketika masyarakat di daerah terpencil masih hidup dengan akses kesehatan yang buruk, pendidikan yang tertinggal, dan infrastruktur dasar yang nyaris tidak tersentuh.
Pemerintah daerah tidak boleh menjadikan pembangunan sebagai alat kosmetik politik semata, sementara rakyat di wilayah terluar dipaksa bertahan dalam keterisolasian.
Padahal, jika berbicara tentang kontribusi terhadap daerah, wilayah Obi dan Gane bukanlah kawasan kecil yang bisa dipandang sebelah mata. Obi hari ini menjadi salah satu pusat aktivitas industri dan pertambangan yang memberi dampak besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Halmahera Selatan.
Aktivitas industri, lalu lintas ekonomi, hingga eksploitasi sumber daya alam yang berlangsung di kawasan ini telah ikut menopang wajah fiskal daerah. Begitu pula wilayah Gane yang memiliki potensi sumber daya alam, kelautan, dan sektor perkebunan yang terus menjadi penyangga ekonomi masyarakat dan daerah.
Lebih dari itu, jumlah penduduk di dua zona ini juga sangat besar dan tidak bisa terus dipandang sebagai wilayah pinggiran. Berdasarkan data zonasi pengembangan wilayah Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2024, kawasan Obi memiliki jumlah penduduk sekitar 55.010 jiwa atau 21,28 persen dari total penduduk Halmahera Selatan, sementara kawasan Gane mencapai sekitar 49.675 jiwa atau 19,21 persen. Artinya, hampir separuh denyut masyarakat Halmahera Selatan berada di dua kawasan ini.
Namun ironinya, kontribusi besar itu tidak berjalan seimbang dengan perhatian pembangunan yang diterima masyarakatnya. Negeri yang menghasilkan justru sering menjadi negeri yang dilupakan. Daerah yang menyumbang PAD dan memiliki jumlah penduduk besar justru masih bergulat dengan jalan rusak, akses transportasi yang terbatas, pelayanan kesehatan yang lemah, serta fasilitas pendidikan yang jauh dari layak. Ini adalah ironi pembangunan yang tidak boleh terus dibiarkan.
Hari ini, masyarakat di kawasan Gane dan Obi tidak membutuhkan pidato seremonial atau slogan pembangunan yang megah. Mereka membutuhkan jalan yang layak, fasilitas kesehatan yang manusiawi, jaringan pendidikan yang memadai, listrik yang stabil, akses transportasi yang aman, dan keberpihakan negara yang nyata. Sebab bagi masyarakat di wilayah-wilayah ini, pembangunan bukan soal pencitraan, melainkan soal bertahan hidup.
Ironisnya, pendekatan pembangunan Pemerintah Daerah masih cenderung menggunakan pola perzonasian yang tidak adil. Wilayah tertentu terus menjadi pusat perhatian anggaran, sementara kawasan lain hanya menjadi pelengkap statistik dalam laporan tahunan pemerintah. Jika pola seperti ini terus dipertahankan, maka pembangunan akan berubah menjadi benalu birokrasi: menghabiskan anggaran, tetapi gagal menghadirkan kesejahteraan yang merata.
Masalah sengketa lahan di Desa Soligi, Obi, menjadi bukti bahwa negara belum benar-benar hadir melindungi masyarakat di daerah lingkar industri dan pertambangan.
Konflik agraria yang terus terjadi memperlihatkan lemahnya keberpihakan pemerintah terhadap hak-hak masyarakat lokal. Di sisi lain, kasus pasien yang justru dipolisikan oleh direktur rumah sakit di Desa Bisui menunjukkan wajah pelayanan publik yang semakin jauh dari nilai kemanusiaan.
Peristiwa-peristiwa ini bukan sekadar persoalan biasa. Ini adalah alarm sosial. Alarm bahwa ada ketimpangan serius dalam tata kelola pembangunan dan pelayanan publik di Halmahera Selatan. Sayangnya, pemerintah daerah dan DPRD sering kali terlambat membaca jeritan masyarakat pinggiran.
Mereka lebih sibuk berbicara tentang angka pertumbuhan dan proyek-proyek besar, tetapi gagal menyentuh akar penderitaan rakyat.
Pemerintah harus memahami bahwa infrastruktur dasar adalah fondasi utama pembangunan manusia.
Pendidikan yang baik akan melahirkan generasi yang kuat. Pelayanan kesehatan yang layak akan menjaga martabat masyarakat. Jalan dan transportasi yang memadai akan membuka akses ekonomi rakyat. Tanpa itu semua, pembangunan hanyalah ilusi yang dipamerkan di atas penderitaan masyarakat pelosok.
Karena itu, sudah saatnya arah pembangunan Kabupaten Halmahera Selatan dirombak secara total. Obi dan Gane tidak boleh lagi diposisikan sebagai wilayah pelengkap administrasi.
Dua zona ini harus menjadi pusat perhatian pemerintah daerah karena di sanalah wajah ketimpangan paling nyata terlihat. Tidak adil jika daerah yang berkontribusi besar terhadap PAD dan memiliki puluhan ribu penduduk justru hanya dijadikan objek eksploitasi tanpa pemerataan pembangunan yang layak.
Jika pemerintah terus menutup mata terhadap kondisi ini, maka sejarah akan mencatat bahwa ketidakadilan pembangunan di Halmahera Selatan lahir bukan karena kekurangan anggaran, melainkan karena kegagalan keberpihakan politik.
Pembangunan sejati bukan tentang mempercantik pusat kota, tetapi tentang memastikan masyarakat di wilayah paling jauh pun merasakan kehadiran negara secara adil dan bermartabat. (*)
