DARUBA, NUANSA – Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku Utara, Kadri La Etje, meminta adanya keterbukaan hasil tracking Vessel Monitoring System (VMS) dari Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Ambon.
Hal ini dilontarkan Kadri merespons Kepala Stasiun PSDKP Ambon, Johanis J Medea, yang menyampaikan belum menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh kapal berukuran 30 GT dengan nama lambung KM Omega Star, yang diduga mengganggu rumpon nelayan Morotai. Hal itu ditelusuri berdasarkan hasil tracking VMS.
Kadri menegaskan, hasil VMS di laut Maluku Utara harus dibuka ke publik.
“VMS itu kan satelit yang bisa memantau seluruh perairan Maluku Utara, berapa banyak rumpon di atas atau di bawah 12 mil semuanya tetap terpantau. Hanya saja kita berkeinginan agar PSDKP juga transparan dan terbuka untuk menunjukan potret-potret tersebut,” ujar Kadri kepada Nuansa Media Grup (NMG), Minggu (19/7).
“Kalau mereka tunjukan potret-potret itu dalam bentuk misalnya video yang akurat, maka kita juga menerima itu dan tidak mau menuduh orang. Karena kejadian kemarin itu tipis sekali berada di 11 mil sekian,” sambungnya.
Menurut Kadri, meski PSDKP Rayon Maluku-Maluku Utara telah memantau pergerakan kapal di zona WPP 715 dan dinyatakan tidak menemukan adanya unsur pelanggaran terhadap kapal asal Bitung tersebut, namun pihaknya tetap berupaya melakukan penelusuran lanjutan terkait kasus yang terjadi di Morotai.
“Tapi kita DKP Malut juga tetap melakukan gerakan-gerakan gabungan kerja sama dengan Polairud dan bila perlu dengan Lanal kalau kita punya anggaran yang memadai, maka dilakukan patroli gabungan bersama,” tandasnya. (ula/tan)
