TERNATE, NUANSA – Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, secara resmi membuka Pertemuan Reguler Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) Provinsi Maluku Utara. Agenda strategis sektor kelautan ini berlangsung di Bela Hotel, Ternate, Selasa (4/8).
Acara tersebut dihadiri oleh Sekretaris Dinas Perikanan Malut, Ketua Dewan Pembina Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) Prof Budi Weriawan, dan Direktur MDPI Jasmin Simbolon. Turut hadir perwakilan kementerian/lembaga terkait, para Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota, Karo Adpim Malut, Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, serta perwakilan PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan. Forum ini juga mempertemukan komponen akademisi, pelaku industri, supplier, hingga perwakilan nelayan.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sarbin Sehe menegaskan bahwa Maluku Utara merupakan wilayah kepulauan dengan potensi sumber daya kelautan yang melimpah. Sektor perikanan tangkap, khususnya komoditas tuna, selama ini telah menjadi penopang utama roda perekonomian masyarakat pesisir di bumi Moloku Kie Raha.
Bagi nelayan kecil yang menggunakan armada tradisional di bawah 1 Gross Tonnage (GT), keberlanjutan usaha mereka sangat bergantung pada integrasi dua faktor kunci. Faktor tersebut adalah efisiensi manajemen logistik di darat, terutama akses Bahan Bakar Minyak (BBM), serta kepastian ruang tangkap di laut.
“Keseimbangan kedua faktor inilah yang menjadi fondasi kesejahteraan nelayan sekaligus penggerak ekonomi daerah,” ujar Sarbin.
Wagub juga menyoroti pentingnya ketersediaan BBM bersubsidi sebagai komponen operasional paling mendasar bagi nelayan. Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa ruang penyempurnaan pada tataran implementasi di lapangan.
Beberapa hal yang perlu dioptimalkan meliputi sinkronisasi masa berlaku dokumen administrasi, penyesuaian kuota, serta konsistensi pasokan di lembaga penyalur resmi seperti SPBU, SPBUN, dan SPBU Kompak. Evaluasi ini dinilai penting agar nelayan kecil dapat mengakses BBM bersubsidi secara langsung tanpa harus terbebani oleh biaya tambahan.
Lebih lanjut, Sarbin menyampaikan komitmen penuh pemprov untuk terus mendukung pengelolaan perikanan berbasis kolaborasi. Ia menekankan bahwa tantangan besar di sektor perikanan tidak akan bisa diselesaikan oleh satu institusi saja, melainkan butuh sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga riset, hingga organisasi nelayan.
“Luas laut Maluku Utara mencapai 74 persen dari total wilayahnya. Potensi ini luar biasa besar. Melalui forum KPBP ini, pemerintah daerah sangat membutuhkan ide dan gagasan cerdas untuk melindungi serta memberdayakan kelompok nelayan secara maksimal. Jika laut kita kelola dengan baik dan amanah, manfaatnya akan kembali seutuhnya kepada masyarakat,” tambahnya.
Di akhir prosesi pembukaan, Sarbin melakukan penyerahan bantuan secara simbolis untuk mendorong produktivitas dan legalitas operasional nelayan lokal. Bantuan yang diserahkan meliputi:
• Mesin Kapal untuk nelayan penerima manfaat
• Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)
• Sertifikat Kecakapan Nelayan (SKN)
• Dokumen Kapal berupa Pas Kecil
• E-Bukti Kapal Perikanan (E-BKP).
Melalui penyerahan dokumen dan bantuan ini, Wagub berharap nelayan kecil semakin mendapat kemudahan dalam menjalankan usaha, memiliki kepastian hukum saat melaut, serta mampu menikmati nilai ekonomi yang lebih tinggi dari hasil tangkapannya. (tan)
