TERNATE, NUANSA – Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama jajaran pemerintah kabupaten/kota menegaskan komitmen penuh untuk menyukseskan program prioritas pemerintah pusat. Langkah strategis ini bertujuan untuk mendorong pemerataan ekonomi, mewujudkan kedaulatan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Hal tersebut ditegaskan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, dalam sambutannya pada Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Acara yang digagas atas kerja sama Asosiasi Desa Seluruh Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) ini berlangsung di Lapangan Perikanan Bastiong, Kota Ternate, Rabu (5/8).
Hadir langsung dalam agenda strategis tersebut Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Nasional KDKMP Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, jajaran Forkopimda, anggota DPR RI, para kepala daerah se-Maluku Utara, serta pengurus asosiasi kepala desa seluruh Indonesia.
Gubernur Sherly menyampaikan bahwa kehadiran para kepala daerah, kepala desa, dan pendamping desa dalam seminar ini sangat krusial. Agenda ini bertujuan menyamakan persepsi mengenai arah kebijakan dan tata kelola KDKMP, sehingga informasi yang dibawa kembali ke desa masing-masing akurat dan tidak menimbulkan distorsi di tengah masyarakat.
“Kami pemerintah daerah Maluku Utara memberikan apresiasi sebesar-besarnya atas program positif dari Kemenko Pangan dan Kemendes PDT, khususnya alokasi stimulus Rp2,5 miliar rupiah per desa untuk pengembangan bisnis. Namun, yang terpenting adalah pengembangan bisnis tersebut wajib didasari oleh perencanaan yang matang,” ujar Sherly.
Dalam kesempatan tersebut, Sherly juga memaparkan sejumlah tantangan nyata di lapangan terkait verifikasi lahan program bantuan pusat. Maluku Utara awalnya mendapatkan kuota bantuan cetak sawah baru seluas 10.000 hektare untuk menggenjot produksi beras lokal yang saat ini baru memenuhi 20% kebutuhan daerah. Namun, hasil verifikasi SIB oleh pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) menunjukkan lahan yang siap pakai hanya sebesar 2.500 hektare.
“Kita kehilangan kuota 7.500 hektare akibat kendala validitas lahan. Pengusulan itu datang dari kabupaten ke Kementerian Pertanian. Karena itu, saya berpesan kepada seluruh bupati untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah desa dan mengecek kembali data lahan mereka. Maluku Utara masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan memperbarui data ini,” tegas Sherly.
Tantangan serupa terjadi pada program Kampung Nelayan Merah Putih periode 2025–2030. Dari 30 titik lokasi yang diusulkan oleh Pemprov Maluku Utara, hanya 12 lokasi yang dinyatakan layak setelah diverifikasi akibat kendala tumpang tindih lahan. Gubernur meminta para bupati dan wali kota untuk aktif berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan di daerah masing-masing agar status hukum lahan clean and clear sesuai persyaratan.
Keberadaan Koperasi Merah Putih dinilai memegang peran sentral dalam menjalankan Asta Cita Presiden, terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) serta Nilai Tukar Nelayan (NTN).
Sebagai wujud dukungan konkret intervensi daerah, Pemprov Maluku Utara telah mengalokasikan bantuan 220 unit kapal bagi nelayan pada tahun 2025. Sinergi ini dilanjutkan pada tahun anggaran 2026 melalui pengadaan 1.000 unit mesin tangkap berkapasitas 15–20 PK. Pemerintah daerah juga menjalin kerja sama dengan Bank Himbara lewat skema cost sharing Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pengadaan bodi kapal.
“Langkah taktis ini kami lakukan untuk memastikan bahwa ketika program Kampung Nelayan Merah Putih berjalan, para nelayan kita sudah memiliki kesiapan armada dan alat tangkap yang memadai. Dengan begitu, pasokan dan kontinuitas produksi ikan di Maluku Utara dapat terus terjaga secara berkesinambungan,” pungkas Sherly. (tan)
