NUANSA, TOBELO — Penantian panjang masyarakat Desa Asimiro, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara, akhirnya membuahkan hasil. Aspirasi warga terkait pengamanan tebing dan perlindungan permukiman dari luapan sungai yang telah diperjuangkan sejak 2015 resmi terealisasi pada 2026 melalui pembangunan bronjong.
Guna memastikan infrastruktur berfungsi optimal, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara, Ir. Ruslan Rizal, turun langsung memimpin kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) di Desa Asimiro. Kedatangan tim PJSA disambut hangat oleh Kepala Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta warga setempat.
Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan di lapangan berjalan presisi sesuai perencanaan, spesifikasi teknis, dan kebutuhan riil masyarakat.
“Monitoring dan evaluasi ini sangat penting untuk memastikan seluruh hasil pekerjaan dapat berfungsi secara optimal. Pengawasan dan pemeliharaan bersama juga menjadi kunci agar manfaat infrastruktur penahan banjir ini dapat dirasakan dalam jangka panjang,” ujar Ruslan Rizal.
Bagi warga Desa Asimiro, keberadaan bronjong pengaman tebing ini memiliki peran penting. Infrastruktur tersebut dirancang untuk meredam risiko kerusakan akibat gerusan air serta luapan sungai yang kerap mengancam permukiman saat musim hujan.
Kepala Desa Asimiro bersama warga menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam kepada Balai Wilayah Sungai (BWS). Setelah melewati proses panjang mulai dari pengusulan, verifikasi, hingga penyesuaian ketersediaan anggaran dan kajian teknis selama 11 tahun, penanganan yang diharapkan akhirnya dapat terwujud.
“Kami sangat bersyukur atas terealisasinya pembangunan ini. Semoga fasilitas ini memberikan manfaat nyata bagi keselamatan dan kenyamanan warga, sekaligus melindungi lingkungan kami dari ancaman banjir hidrometeorologi yang berulang,” ungkap Kepala Desa Asimiro.
Kegiatan Monev ini menjadi bukti pentingnya kesinambungan antara aspirasi masyarakat, perencanaan teknis, dan pengawasan di lapangan agar pembangunan infrastruktur sumber daya air senantiasa tepat sasaran bagi kepentingan masyarakat luas. (kep)
