JAILOLO, NUANSA – Bupati Halmahera Barat, James Uang, menepis isu proyek Rumah Sakit Pratama (RSP) yang disebut mangkrak dan beasiswa kedokteran yang dilaporkan bermasalah. Penjelasan itu disampaikan kepada wartawan usai ia diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri Halmahera Barat dalam kasus bansos, Kamis (12/11).
James menegaskan, anggaran RSP sebesar Rp43 miliar tidak seluruhnya cair.
“Dari Rp43 miliar yang cair kurang lebih Rp17 miliar. Itu pun dikembalikan ada Rp7 miliar,” katanya.
Menurutnya, pembangunan yang berjalan sesuai dengan dana yang cair, dan kelebihan pekerjaan menjadi tanggung jawab pihak ketiga.
Ia menyebut anggapan bahwa seluruh dana sudah cair sebagai kekeliruan.
“Orang yang membangun opini liar di luar sana itu tidak tahu-menahu dengan substansi ini,” ujarnya.
RSP semula direncanakan dibangun di Jano, Kecamatan Loloda Tengah. James mengatakan, kondisi lapangan tidak memungkinkan karena akses jalan belum memadai.
“Kalau kita membangun di sana itu sama dengan bangun gedung di tengah hutan,” katanya.
Usai tender, penyedia jasa menyatakan keberatan dan tidak sanggup mengerjakan karena suplai material sulit, baik dari darat maupun laut. Pemkab bersama DPRD kemudian menyurati Kementerian Kesehatan dan kementerian terkait untuk meminta persetujuan pemindahan lokasi.
Menurut James, tim dari Jakarta sekitar 11 orang sempat turun memantau, tetapi tidak bisa menembus lokasi karena hujan. Proyek akhirnya dipindahkan ke Ibu, yang menurutnya akan dimanfaatkan sekitar 52.000 warga.
James mengaku pada 2025 menyurati Kantor Staf Presiden (KSP) dan mengikuti rapat dengan kementerian terkait. Hasilnya, KSP merekomendasikan:
1. Audit tujuan tertentu BPKP. Hasilnya memuat 21 poin yang harus ditindaklanjuti Dinas Kesehatan. Tindak lanjut sudah dilakukan dan kini menunggu penilaian BPKP.
2. Pendapat hukum (legal opinion) dari Kejaksaan Tinggi Maluku Utara melalui Asdatun. Hal ini pun sudah dilakukan.
3. Uji kelayakan bangunan oleh konsultan independen. Hasilnya, bangunan layak dilanjutkan.
Bulan lalu, rapat tindak lanjut digelar di Ternate dan dihadiri Gubernur Maluku Utara, perwakilan Kejati, Kejari Halmahera Barat, BPKP, Inspektorat provinsi, bupati, tim anggaran pemerintah daerah, dan anggota DPRD Halmahera Barat.
James berharap, pembangunan bisa dilanjutkan setelah seluruh persyaratan terpenuhi, sehingga tidak ada lagi sebutan proyek mangkrak.
Ia juga menyebut RSP di Makian, Halmahera Selatan, dilanjutkan dengan APBD tanpa polemik.
“Kadang-kadang ini menjadi konsumsi politik, bukan lagi persoalan hukum,” katanya.
Soal Beasiswa Kedokteran
Menanggapi pertanyaan wartawan tentang adanya laporan dugaan penyimpangan beasiswa di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, James menjelaskan bahwa beasiswa kedokteran berasal dari nota kesepahaman (MoU) Pemkab dengan Fakultas Kedokteran Universitas Khairun Ternate. Tujuannya mencetak dokter dari kalangan anak Halmahera Barat, karena selama ini dokter di daerah itu mayoritas berasal dari luar daerah.
Beasiswa diberikan tanpa melihat kualifikasi ekonomi orang tua karena biaya kuliah kedokteran mahal. James mengatakan ada anak pejabat, termasuk mantan pejabat, yang turut menerima.
Menurutnya, kekeliruan terletak pada penyebutan “bansos”. Ia menilai beasiswa ini seharusnya berada di Dinas Pendidikan sebagai upaya mencetak sumber daya manusia, sedangkan bansos diperuntukkan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah.
James mengatakan, anggaran tersebut berasal dari pokok-pokok pikiran (pokir) miliknya saat masih menjadi anggota DPRD. Dana belum bisa dicairkan saat ia mundur, dan baru cair sekitar dua bulan setelah ia dilantik sebagai bupati.
“Tidak ada yang fiktif, semua tersalurkan dan masuk ke rekening penerima mahasiswa dan mereka gunakan untuk kepentingan pendidikan,” tegasnya. (adi/tan)
