JAILOLO, NUANSA – Bupati Halmahera Barat James Uang dan Wakil Bupati Djufri Muhamad diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Barat, Kamis (12/11). Pemeriksaan terkait penyidikan dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) berupa sembako yang bersumber dari APBD 2023 dan 2024 di Dinas Sosial.
James Uang hadir memenuhi panggilan penyidik sekitar pukul 14.30 WIT dan diperiksa hingga pukul 19.00 WIT, atau sekitar lima jam. Ia menjawab lebih dari 30 pertanyaan, di antaranya soal perannya sebagai bupati dalam program bantuan sosial.
Ia menjelaskan bahwa bantuan sembako merupakan bagian dari program “Halmahera Barat Sejahtera”, satu dari tujuh program prioritas pemerintah daerah yang ia jalankan bersama wakil bupati. Program itu juga mencakup dukungan bagi sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, pariwisata, serta UMKM.
Menurut James, bantuan dibagikan kepada dua kelompok masyarakat: umat Kristen menjelang Natal dan Tahun Baru, serta umat Muslim saat puasa dan menjelang Idulfitri. Nama penerima diusulkan kepala desa melalui Dinas Sosial, yang kemudian menyalurkan bansos berdasarkan data tersebut.
“Saya hadir, saya menjelaskan biar ini terang benderang dari sisi konstruksi permasalahan kenapa bansos ada di APBD 2023 dan 2024,” ujarnya.
James mengakui bisa saja terdapat kesalahan prosedur atau administrasi dalam pelaksanaan program. Namun, menurutnya, penanganan perkara korupsi harus berfokus pada unsur kerugian negara yang hingga kini belum dihitung.
Ia menyayangkan munculnya opini di luar yang menyebut dirinya korupsi Rp6 miliar, angka yang menurutnya merupakan total anggaran, bukan kerugian negara.
“Ini kan opini-opini liar yang coba dibangun di luar,” katanya.
James mengapresiasi penyidik Kejari Halmahera Barat yang dinilainya bekerja profesional dan independen tanpa tekanan. Ia juga menegaskan bahwa semua warga negara, termasuk pejabat, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
Wakil Bupati Djufri Muhamad juga diperiksa sebagai saksi sekitar pukul 11.00 hingga keluar dari ruangan Pidsus pada pukul 15.00 atau sekitar 6 jam dimintai keterangan dan mendapat sekitar 36 pertanyaan terkait dugaan korupsi bansos Dinas Sosial tahun 2023 dan 2024 dengan total anggaran Rp3 miliar. Pertanyaannya mencakup:
– Tugasnya membantu bupati di bidang pengawasan;
– Sejauh mana ia mengetahui perencanaan dan penganggaran di Dinas Sosial;
– Ada tidaknya temuan terkait program;
– Pembahasan di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan proses persetujuan anggaran.
Djufri menyampaikan apa yang ia ketahui, dan menyatakan tidak mengetahui atau tidak terlibat dalam hal yang di luar pengetahuannya. Ia mengisyaratkan penyidik mungkin akan membutuhkan keterangan tambahan darinya.
Pemeriksaan keduanya masih dalam tahap penyidikan. Hingga berita ini ditulis, belum ada penetapan tersangka maupun penghitungan resmi kerugian negara. (adi/tan)
