DARUBA, NUANSA — Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, melakukan audiensi dengan kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku utara dan Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Maluku Utara beserta jajaran di Ternate, Senin (16/11).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah kebutuhan dan prioritas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pulau Morotai.
Dalam audiensi dengan BWS dan BPBPK, Bupati didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Muhammad Umar Ali dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Ramlan Drakel.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Rusli menyampaikan sejumlah usulan program prioritas pembangunan infrastruktur untuk diperjuangkan melalui BWS pada program pemerintah pusat tahun anggaran 2027.
Adapun program yang diusulkan melalui BWS meliputi pembangunan talud pemecah ombak di Desa Bido, Tawakali, Gorua, Tabailenge, Hapo, Mira, Rahmat, Doku Mira, Joubela, Kolorai, dan Galo-Galo dan sejumlah desa lainnya.
“Kami juga mengusulkan normalisasi daerah aliran sungai (DAS) di Desa Sopi serta pembangunan talud penahan tanah di Desa Pangeo sebagai upaya mengantisipasi ancaman abrasi dan kerusakan lingkungan,” ujar Rusli.
Untuk tahun anggaran 2026, sejumlah program pembangunan infrastruktur masih dalam tahap pelaksanaan melalui program BWS meliputi pembangunan 17 titik sumur bor untuk mendukung kebutuhan air bagi lahan pertanian.
Kemudian, terdapat sejumlah kegiatan pembangunan dan normalisasi jaringan irigasi di beberapa wilayah, seperti irigasi Desa Cucumare, Sangowo, dan Wewemo. Di mana di Wewemo dipagu senilai Rp1,6 miliar, pembangunan irigasi Sangowo senilai Rp31,7 miliar, serta pembangunan irigasi Aha sebesar Rp7,7 miliar.
Setelah pertemuan di BWS, Bupati Rusli juga menyambangi kantor BPBPK. Di kesempatan tersebut, Rusli menyampaikan sejumlah usulan prioritas pembangunan di Morotai untuk tahun 2027 meliputi infrastruktur pengolahan sampah, pembangunan sarana prasarana air bersih, serta pembangunan intake dan jaringan pipa PDAM guna mengatasi persoalan ketersediaan air bersih di Morotai.
Audiensi tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dengan BPBPK Maluku Utara, sehingga berbagai kebutuhan infrastruktur daerah dapat diperjuangkan dan diakomodasi dalam program pembangunan pemerintah pusat.
Lebih lanjut, Rusli menambahkan dalam waktu dekat pihak BWS dan BPBPK Maluku Utara dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pulau Morotai untuk meninjau langsung sejumlah lokasi sekaligus melakukan pemetaan wilayah kerja dan kebutuhan pembangunan infrastruktur.
“Kami berharap melalui penguatan koordinasi ini, pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih merata, perlindungan kawasan pesisir semakin meningkat, serta kebutuhan air bersih dan pengembangan sektor pertanian dapat terpenuhi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (ula/tan)










