google.com, pub-1253583969328381, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Daerah  

Forkopimda Maluku Utara Dituntut Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Daerah

Gubernur Sherlu Tjoanda, Kapolda dan Danrem 152 Baabullah saat hadiri HUT Brimob baru-baru ini.

JAKARTA, NUANSA– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa kekompakan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menjadi salah satu kunci utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan daerah, sekaligus menjaga stabilitas politik, keamanan, dan kelancaran pembangunan. Pesan ini setidaknya menjadi perhatian penting bagi Provinsi Maluku Utara (Malut), mengingat sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, Kejaksaan, serta unsur Forkopimda lainnya sangat dibutuhkan untuk menjaga kondusivitas daerah di tengah berbagai dinamika sosial, politik, dan pembangunan. Penegasan itu disampaikan Tito dalam acara Malam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Batch III Regional Papua di Nusantara Ballroom, Jakarta Timur, Selasa (17/11/2026) malam.

Tito menjelaskan, Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang memadukan otonomi daerah dengan keberadaan instansi vertikal yang tetap berada di bawah koordinasi pemerintah pusat. Karena itu, diperlukan komunikasi dan koordinasi yang kuat antara kepala daerah dan seluruh unsur Forkopimda. Menurutnya, hubungan yang harmonis antarpimpinan daerah tidak boleh hanya terbangun dalam kegiatan seremonial, tetapi harus diwujudkan melalui komunikasi intensif dan rapat koordinasi secara rutin. “Makin kompak, daerah itu akan semakin baik. Tapi kalau kita nggak kompak, nanti makin keluar taringnya. Kalau sudah keluar taringnya, berantakan daerah itu,” ujar Tito. Ia menegaskan, kekompakan Forkopimda merupakan modal penting untuk menyelesaikan persoalan daerah, termasuk menjaga stabilitas politik dan keamanan.

google.com, pub-1253583969328381, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Khusus untuk Maluku Utara, pesan tersebut menjadi pengingat bahwa tantangan pembangunan daerah membutuhkan kerja bersama, bukan berjalan sendiri-sendiri. Koordinasi yang solid antara gubernur, bupati dan wali kota bersama unsur TNI, Polri, Kejaksaan, serta lembaga terkait menjadi bagian penting dalam menciptakan pemerintahan yang kondusif dan responsif terhadap persoalan masyarakat. Terlebih, menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru), kesiapan Forkopimda sangat diperlukan untuk memastikan keamanan, kelancaran aktivitas masyarakat, serta mengantisipasi berbagai potensi gangguan dan bencana. Tito mencontohkan pengalaman penanganan bencana di wilayah Sumatera. Menurutnya, daerah dengan Forkopimda yang kompak dapat bergerak lebih cepat dalam proses penanganan dan pemulihan.

Ia menyebut Sumatera Barat sebagai salah satu daerah yang relatif cepat melakukan pemulihan karena koordinasi Forkopimdanya berjalan baik. “Semakin bagus Forkopimda, dia akan makin cepat,” tegasnya. Pesan Mendagri ini sekaligus menjadi momentum bagi seluruh unsur Forkopimda di Maluku Utara untuk terus memperkuat komunikasi, membangun kepercayaan, dan mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan sektoral. Sebab, stabilitas daerah bukan hanya tanggung jawab satu institusi, melainkan hasil kerja bersama seluruh unsur pimpinan daerah. (tan)

 

google.com, pub-1253583969328381, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Exit mobile version