DARUBA, NUANSA – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pulau Morotai, Suriani Antarani, irit bicara saat ditanya terkait kemampuan arus kas daerah saat ini.
Pertanyaan itu dilontarkan para ASN saat menggelar rapat dengar pendapat di rumah dinas Bupati Morotai, Selasa (17/12).
“Sekarang tong mau solusi hari ini, saya mau ingin tanya pak sekda dan ibu kaban keuangan, hari ini yang ada di kas daerah itu berapa?” tanya salah satu ASN, Mustafa Lasidji.
“Jangan dulu torang bicara yang DBH, torang bicara sisa kas itu ada berapa. Saya yakin dan percaya kas sampai detik ini masih sekitar Rp10 sampai Rp15 miliar, seperti itu dugaan saya,” sambungnya.
Sehingga itu, para ASN meminta agar hal ini dijelaskan secara terbuka. Sebab, alasan yang selalu disampaikan pemda setempat hanyalah terkait kemampuan kas daerah.
“Karena kalau tahu kas daerah, torang pasti tahu kemampuan keuangan daerah hari ini. Jadi bayar sudah, karena DBH itu kemungkinan paling lambat 31 Desember 2024. Kalau model itu, pasti dia masuk di 2025, maka kalau kas daerah ini masih sekitar Rp10 miliar kan masih bisa bayar sekitar Rp4 miliar,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Kepala BPKAD Suriani Antarani mengatakan bahwa arus kas daerah tidak bisa dibuka secara umum.
“Itu tidak bisa saya jawab karena menyangkut arus kas dan lain-lain itu kewenangannya ada, itu ada BPK yang bisa tahu itu dan saya tidak bisa buka di sini,” ujarnya.
Sebelumnya, para ASN memblokade kantor Bupati Morotai, Selasa (17/12). Aksi pemalangan kantor pusat pemerintahan Morotai ini buntut persoalan tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang belum dibayar selama empat bulan.
Sekda Morotai, M Umar Ali, mengatakan pembayaran TPP ASN bergantung pada dana bagi hasil (DBH) yang menunggu ditransfer pada bulan ini.
“Kami berharap sampai tanggal 31 Desember 2024 ini apabila DBH masuk sebesar Rp38 miliar, maka kami akan bayar TPP dan beberapa item lain sesuai dengan kekuatan keuangan,” ujar Umar. (ula/tan)
