JAILOLO, NUANSA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat memastikan pengusulan tenaga honorer paruh waktu tetap berjalan, meski dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat mengalami pemangkasan hingga Rp203,9 miliar.
Ketua Komisi I DPRD Halbar, Yoram Uang, menegaskan DPRD bersama pemerintah daerah berkomitmen menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dengan tetap mengakomodir tenaga honorer.
“Apapun konsekuensi anggarannya, DPRD dan Pemda Halbar tetap berkomitmen mendorong agar honorer paruh waktu tetap diakomodir,”ujar Yoram di ruang transit DPRD, Kamis (2/10).
Ia juga menjelaskan, jumlah honorer paruh waktu di Halbar mencapai lebih dari 1.400 orang. Data tersebut akan diverifikasi langsung oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Menurutnya, Kemenpan-RB akan membuka server setelah proses verifikasi dan penerbitan SK di sejumlah daerah selesai. Selanjutnya, sekitar 132 daerah yang belum masuk tahapan tersebut akan diakomodir melalui pembukaan server.
“Yang terpenting, tidak ada lagi honorer siluman,” tegas Yoram.
Lebih jauh, Yoram mengungkapkan bahwa DPRD Halbar sebelumnya telah melakukan langkah politik dengan menyambangi senator Hasby Yusuf yang dikenal dekat dengan pimpinan Komisi II DPR RI. Rombongan dipimpin langsung Ketua DPRD Halbar, Ibnu Saud Kadim.
“Pada pertemuan itu, beliau langsung berkomunikasi dengan ketua komisi agar segera meminta Kemenpan-RB membuka akses server untuk Halbar dan kabupaten lain di Maluku Utara. Alhamdulillah, beliau berjanji segera menyampaikan langsung ke Kemenpan-RB,” jelasnya.
Dengan adanya dukungan politik dari pusat, DPRD Halbar optimis proses pengusulan tenaga honorer paruh waktu tidak akan terhenti, meski kondisi keuangan daerah sedang menghadapi pemangkasan besar-besaran. (adi/tan)
