Daerah  

Kapolda Dorong Legalitas Tambang Rakyat di Halmahera Selatan

Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol Waris Agono. (Amrul/NMG)

LABUHA, NUANSA – Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol Waris Agono, mendorong Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan agar mengupayakan izin pertambangan rakyat (IPR) dan wilayah pertambangan rakyat (WPR). Ini dilakukan agar kegiatan pertambangan rakyat di Halmahera Selatan memiliki izin dan legalitas hukum yang jelas tanpa menimbulkan masalah hukum bagi warga masyarakat yang bekerja.

“Jadi beberapa bulan yang lalu ketika kami dari Polda turun untuk melakukan penertiban itu sesungguhnya kami juga bekerja untuk membantu beberapa teman-teman supaya Pemda Halmahera Selatan mengupayakan IPR dan WPR,” ujar Waris kepada wartawan usai kegiatan tatap muka bersama jajaran Polres Halsel, Senin (6/10).

Ia mengatakan, saat ini pihaknya sedang on process ke Pemerintah Provinsi Maluku Utara, akan tetapi masih ada kekurangan persyaratannya.

“Sekarang sedang on process dan sudah sampai ke Pemprov Malut, tetapi kemarin ada persyaratan yang kurang yaitu mengenai tata ruang. Dan sekarang sedang dikerjakan oleh Pemda Halsel,” jelasnya.

Jenderal bintang dua ini menegaskan, pihaknya selalu berkoordinasi dengan Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, agar proses pengusulan izinnya lebih dipercepat.

“Jadi prinsipnya dari Pemda Halsel sudah jalan. Dari Pemprov juga sangat apresiasi. Jadi nanti dari Maluku Utara itu Halsel akan dijadikan contoh untuk kabupaten yang lain, itu yang pertama,” jelas dia.

“Yang kedua, sekarang kan sudah ada kemudahan dari koperasi itu yang memiliki izin usaha pertambangan akan mendapatkan luas IUP-nya itu sampai 2.500 hektare,” sambungnya.

Tidak hanya itu, dirinya menyampaikan saat ini koperasi-koperasi juga sedang mengusahakan izin usaha jasa pertambangan (IUJP) agar mereka tidak kalah dengan perusahaan pertambangan.

“Tinggal koperasi-koperasi ini sekarang mengurus izin usaha jasa pertambangan supaya mereka nanti tidak kalah sama perusahaan-perusahaan yang ada di Halsel. Mudah-mudahan bisa dipercepat. Saya juga pengen rakyat di Halsel bisa hidup dengan aman tanpa harus melanggar hukum, itu yang penting. Bisa tanya ke pelaku-pelaku usaha, saya selalu dorong itu. Tanya juga ke bupati,” pungkasnya. (rul/gon/tan)