JAILOLO, NUANSA – Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat berhasil menyelesaikan polemik sengketa lahan pembangunan bantuan Rumah Layak Huni (RLH) yang melibatkan warga Desa Sidangoli Dehe dan Desa Domato, Kecamatan Jailolo Selatan.
Kepastian penyelesaian ini dicapai melalui rapat mediasi yang dipimpin langsung oleh Bupati Halmahera Barat, James Uang, di ruang rapat Kantor Bupati pada Selasa (16/12/2025). Pertemuan tersebut turut melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sekretaris Daerah Julius Marau, unsur Forkopimda yang dihadiri Kapolres Halbar dan Dandim 1501/Ternate, serta perwakilan dari kedua desa.
Bupati James Uang menegaskan bahwa berdasarkan data teknis dan peta yang dipaparkan oleh pihak BPN Halmahera Barat, lokasi lahan yang sempat memicu bentrokan beberapa waktu lalu secara sah berada di wilayah administrasi Desa Sidangoli Dehe.
“Jadi tadi peta yang ditunjukkan oleh pihak pertanahan menunjukkan lokasi itu masuk wilayah Sidangoli Dehe, sehingga tidak mengganggu wilayah lain. Hal ini disampaikan langsung oleh pihak pertanahan, bukan dari pemerintah daerah,” tegas James kepada awak media.
Selain memperjelas status lahan, rapat tersebut juga menghasilkan kesepakatan mengenai distribusi bantuan. Merespons aspirasi perwakilan warga, Pemerintah daerah menyetujui agar Desa Domato mendapatkan jumlah bantuan rumah yang sama dengan Desa Sidangoli Dehe, yakni sebanyak 36 unit.
Terkait lokasi pembangunan di Desa Domato, Bupati menyerahkan sepenuhnya kepada warga setempat untuk bermusyawarah.
“Soal lokasi pembangunan di Domato, itu nanti mereka (warga) pulang dan berembuk sendiri untuk menentukan titiknya,” tambahnya.
Politikus Partai Demokrat ini menyatakan bahwa seluruh kesepakatan tersebut akan dituangkan ke dalam berita acara resmi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan saksi dari pemerintah daerah dan Forkopimda.
Dengan tercapainya kesepakatan ini, James memastikan situasi telah kondusif dan polemik antar-desa dinyatakan selesai. Pihaknya akan segera melaporkan perkembangan positif ini kepada Gubernur Maluku Utara agar agenda peletakan batu pertama yang sempat tertunda dapat segera dilaksanakan.
“Sesudah ini clear, kita laporkan ke gubernur agar beliau bisa turun kembali untuk peletakan batu pertama pembangunan,” pungkasnya. (adi/tan)
