WEDA, NUANSA – Pernyataan Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangaji, terkait kontribusi pekerja PT IWIP terhadap ekonomi daerah menuai kritik pedas. Ketua MAKAYOA Lingkar Tambang, Ardi Mahdi, menilai pernyataan bupati tersebut keliru dan tidak melihat akar permasalahan yang sebenarnya dihadapi para buruh.
Ardi Mahdi, yang juga merupakan karyawan di PT IWIP, menanggapi sorotan bupati mengenai banyaknya karyawan yang mengirimkan penghasilannya ke daerah asal ketimbang membelanjakannya di Halmahera Tengah.
Menurut Ardi, jika pemerintah daerah (Pemda) ingin perputaran uang tetap berada di Halmahera Tengah, seharusnya Pemda fokus membenahi regulasi harga di lapangan.
“Kalau tidak mau uang dikirim ke daerah masing-masing, Pemda harus buat Perda terkait harga kos-kosan dan sembako yang saat ini sangat tinggi. Bagaimana karyawan mau belanja di sini kalau biaya hidup tidak terkontrol?” ujar Ardi.
Ardi juga menyoroti infrastruktur publik di wilayah lingkar tambang, mulai dari Desa Kobe hingga Sagea, yang dianggap belum siap menampung lonjakan populasi pekerja dan keluarganya.
Sementara terkait fasilitas pendidikan, juga turut dikritisi. Ardi memberikan simulasi jika dari 80.000 karyawan, ada 10.000 karyawan yang membawa satu anak untuk bersekolah di lingkar tambang, maka akan ada 10.000 siswa baru.
“Apakah ruang kelas SD dan SMP yang ada saat ini mampu menampung siswa sebanyak itu?” tegas Ardi, mempertanyakan.
Ardi menambahkan, di wilayah Lelilef, fasilitas kesehatan yang tersedia masih berskala Puskesmas. Dengan kepadatan penduduk yang luar biasa, kapasitas Puskesmas dianggap sudah tidak memadai. Ardi mendesak perlunya pembangunan Rumah Sakit dan perbaikan fasilitas umum seperti air bersih.
Terkait besaran gaji, Ardi meluruskan bahwa angka Rp7–8 juta yang sering disebut sudah mencakup lembur dan tunjangan, bukan gaji pokok murni. Ia menilai pernyataan bupati tidak berpijak pada realitas slip gaji buruh di lapangan.
“Bupati Halteng juga bukan orang asli sini. Pastinya beliau juga akan belanja atau menyisihkan uangnya ke luar Halteng. Jadi, jangan salahkan buruh kalau bupati sendiri berpotensi melakukan hal yang sama,” pungkasnya.
Ardi berharap Pemda lebih fokus pada penyediaan fasilitas publik yang layak dan pengendalian harga kebutuhan pokok daripada menyudutkan pilihan finansial para pekerja yang berjuang di tengah keterbatasan fasilitas. (red)
