TERNATE, NUANSA – Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Biro Ekonomi Setda menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2026. Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Maluku Utara, Sri Haryati Hatari, mewakili Gubernur Maluku Utara, ini digelar di Meeting Room Waterboom, Rabu (22/4).
Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Asisten II menekankan pentingnya penguatan sinergi lintas sektor untuk menjaga stabilitas harga pangan di tengah ancaman cuaca ekstrem dan tekanan inflasi komoditas strategis.
“Saat ini kita sudah memasuki musim pancaroba dan perlu mewaspadai potensi musim kemarau panjang yang dapat memengaruhi produksi pangan dan mendorong kenaikan harga,” ujarnya.
Berdasarkan data minggu ketiga April 2026, inflasi nasional tercatat 2,3 persen. Namun, di Provinsi Maluku Utara, sejumlah komoditas masih mengalami gejolak harga, antara lain cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, dan telur.
Rakor kali ini mengangkat tema “Penguatan Sinergi, Pengendalian Inflasi, Kemandirian Pangan Lokal, dan Stabilisasi Harga Pangan Untuk Maluku Utara Maju”. Gubernur berharap tema tersebut tidak hanya menjadi slogan, tetapi melahirkan rekomendasi konkret bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
“Kita harus bergerak melampaui koordinasi konvensional menuju aksi-aksi yang inovatif,” tegasnya.
Ada tiga poin utama yang ditekankan Gubernur dalam sambutan itu. Pertama, memperkuat sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) bersama Bank Indonesia. GNPIP yang diinisiasi sejak 2018 dinilai perlu terus dievolusi agar lebih komprehensif mendukung stabilisasi harga.
Kedua, konsisten menerapkan strategi 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
“Kita harus pastikan tidak ada gejolak harga ekstrem. Perlu dipetakan daerah surplus dan defisit agar distribusi antar wilayah berjalan efektif,” katanya.
Ketiga, pemanfaatan teknologi dan satu data pangan. Gubernur menyoroti masih adanya perbedaan data harga dan pasokan antara kabupaten, provinsi, dan pusat yang dapat menghambat kecepatan respons kebijakan.
“Kita tidak bisa lagi bekerja tanpa data yang akurat. Mari kita wujudkan satu data pangan yang valid dan real time,” ujarnya.
Ia juga meminta Bank Indonesia dan BPS terus memperbarui data pergerakan harga komoditas secara berkala.
“Saya berharap rakor ini menghasilkan langkah-langkah konkret, inovatif dan adaptif, bukan sekadar agenda seremonial,” ujarnya.
Gubernur juga mengajak seluruh TPID provinsi dan kabupaten/kota agar tidak hanya reaktif, tetapi preventif dan berkelanjutan dalam mengawal stabilitas harga pangan demi mewujudkan Maluku Utara yang bangkit, maju dan sejahtera.
Rakor ini dihadiri Karo Ekonomi Setda Provinsi Maluku Utara, jajaran TPID kabupaten/kota se-Maluku Utara, perwakilan Bank Indonesia, BPS, serta instansi terkait lainnya. (tan)
