TERNATE, NUANSA – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyambut baik penetapan Maluku Utara sebagai provinsi fokus baru dalam program kerja sama Pemerintah Republik Indonesia dengan UNICEF periode 2026–2030. Hal ini disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan Setda Malut, Fachruddin Tukuboya, saat mewakili Gubernur Maluku Utara dalam rapat koordinasi awal program kerja sama tersebut, Rabu (20/5) bertempat di Meeting Room Halmahera A, Hotel Bela Ternate.
Dalam sambutannya, Fachruddin menyampaikan apresiasi atas kehadiran Direktur Kesehatan Gizi Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas, Direktur SUPD IV Kemendagri, perwakilan UNICEF Indonesia, serta jajaran OPD lingkup Provinsi Maluku Utara terkait.
“Penetapan Maluku Utara sebagai provinsi fokus baru merupakan langkah yang sangat tepat dan sejalan dengan program pemerintah pusat. Ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi tantangan pembangunan di daerah,” ujarnya.
Fachruddin memaparkan sejumlah kondisi dan tantangan pembangunan Maluku Utara. Sebagai provinsi kepulauan dengan 975 pulau dan 70,4% wilayah berupa laut, sebaran penduduk yang tidak merata menjadi faktor utama tantangan pelayanan. Penduduk Maluku Utara tahun 2025 tercatat 1,4 juta jiwa, dengan 34,8% berusia 0–19 tahun.
Meski pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mencapai 34,1% tertinggi di Indonesia, didorong industri dan hilirisasi pertambangan di Pulau Halmahera, pemerataan kesejahteraan belum optimal. Ketimpangan terlihat dari kontribusi Halmahera Tengah sebesar 62,47%, sementara Kota Tidore Kepulauan hanya 2,30%. Tingkat pengangguran terbuka tertinggi ada di Pulau Taliabu sebesar 6,92%, dan Indeks Pembangunan Manusia 72,52 masih di bawah rata-rata nasional.
Pada isu kesehatan, prevalensi stunting Maluku Utara turun dari 23,7% menjadi 23,2%. Namun penurunan belum merata, bahkan beberapa daerah seperti Halmahera Timur dan Kepulauan Sula mengalami kenaikan. Tantangan lain meliputi cakupan imunisasi dasar yang masih rendah, tingginya angka kematian ibu dan anak di beberapa kabupaten, serta keterbatasan akses layanan di pulau-pulau terluar yang membutuhkan waktu tempuh hingga 12 jam melalui laut.
Di bidang pendidikan, Maluku Utara memiliki sekitar 2.009 sekolah, 27.392 guru, dan 259.987 siswa. Namun angka putus sekolah pada transisi SMP ke SMA cukup tinggi, mencapai hampir 50%. Total anak tidak sekolah mencapai 34.000 anak, didominasi anak yang belum pernah sekolah. Pemprov saat ini mendorong pendidikan inklusif berbasis kewilayahan, sekolah terbuka, pendidikan nonformal, serta rencana pemanfaatan pembelajaran jarak jauh dengan dukungan internet dan teknologi.
Untuk akses air minum layak mencapai 90% dan sanitasi layak 88%, namun masih terdapat disparitas di daerah terpencil dan kepulauan. Sebanyak 677 desa dari 1.193 desa belum bebas buang air besar sembarangan. Pengelolaan sampah juga masih menjadi tantangan, dengan sebagian besar daerah menggunakan sistem open dumping.
Fachruddin juga menyoroti tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Ternate, Tidore, dan wilayah lain, serta kasus bunuh diri yang memerlukan kajian lebih mendalam. Ia berharap OPD terkait dapat memberikan data yang valid dan terverifikasi agar program yang disusun bersama UNICEF tepat sasaran.
“Saya berharap para pimpinan OPD serius mendampingi tim, memberikan informasi dan data yang benar. Data itu penting agar program yang dijalankan benar-benar memberi dampak positif bagi isu-isu prioritas di Maluku Utara,” tegasnya.
Fachruddin optimis, dengan dukungan UNICEF dan komitmen seluruh OPD, program ini dapat berjalan sukses dan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Maluku Utara.
“Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan, sehingga rencana yang kita lakukan ini berjalan baik dan sukses di Maluku Utara,” ucapnya.
Sementara itu, Direktur KGM Bappenas, Inti Wikanestri, yang hadir secara zoom mengatakan pelaksanaan program akan melibatkan 16 kementerian/pembaga dan 13 Pemda Provinsi. Untuk Maluku Utara, fokus diarahkan pada 4 pilar utama yaitu gizi, kesehatan, pendidikan dan efektivitas program, dengan total pendanaan awal sebesar 26.000 USD.
Sebagai tindak lanjut, Bappenas mendorong Pemprov segera membentuk Tim Koordinasi Provinsi melalui SK Gubernur. Tim ini bertugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan agar selaras dengan rencana pembangunan nasional dan daerah serta pembiayaan APBN/APBD.
Pada kesempatan yang sama, Direktur SUPD IV Ditjen Bina Bangda Kemendagri RI, Paudah, berharap lima tahun ke depan hasil di Maluku Utara bisa maksimal dan setara dengan provinsi lain.
“Target akhirnya satu mewujudkan visi Presiden Prabowo dan Gubernur Maluku Utara untuk SDM unggul melalui peningkatan IPM di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Paudah.
Acara ini turut dihadiri jajaran Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, serta dari Tim Pusat, perwakilan UNICEF Indonesia, Bappenas dan Bangda. (tan)
