TERNATE, NUANSA – Mewakili Gubernur Maluku Utara, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Samsuddin Abdul Kadir menghadiri sekaligus melantik dan mengukuhkan Pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMA, SMK, dan SLB se-Kota Ternate Masa Bhakti 2026-2029. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula SMA Negeri 5 Kota Ternate, Rabu (3/6).
Acara ini turut dihadiri oleh jajaran pengurus MKKS dan MGMP, para kepala sekolah, serta guru-guru SMA, SMK, dan SLB se-Kota Ternate. Pelantikan resmi ini didasarkan pada Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Nomor 10.3.3/798/2026 dan Nomor 10.3.3/796/2026 tertanggal 29 Mei 2026.
Saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Maluku Utara, Samsuddin menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik. Ia menegaskan amanah ini merupakan kepercayaan besar untuk menjadi penggerak kemajuan pendidikan, khususnya dalam meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah dan mutu pembelajaran di ruang kelas.
“Pendidikan saat ini berkembang sangat cepat. Dunia kerja berubah dan teknologi semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Karena itu, sekolah dan guru juga perlu terus beradaptasi,” ujarnya.
Samsuddin menjabarkan bahwa MKKS harus menjadi ruang kolaborasi bagi para kepala sekolah untuk saling berbagi pengalaman dan memperkuat tata kelola. Sementara, MGMP menjadi wadah strategis bagi guru untuk meningkatkan kompetensi dan memperkaya metode pembelajaran agar lebih menarik serta relevan bagi siswa.
“Pemerintah Provinsi Maluku Utara menaruh perhatian besar terhadap pembangunan SDM. Kami mengajak seluruh pengurus untuk menjadikan organisasi ini ruang kerja produktif yang berdampak nyata, bukan sekadar terjebak pada rapat dan administrasi semata,” tambahnya.
Gubernur juga berpesan agar pengurus mengoptimalkan teknologi digital, memperkuat literasi-numerasi, memberikan perhatian pada pendidikan inklusif di SLB, serta membangun ekosistem komunikasi yang kuat dengan pemangku kepentingan.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Abubakar Abdullah, dalam laporannya menyampaikan pemetaan rinci mengenai kondisi pendidikan di Kota Ternate. Saat ini, Ternate memiliki total 37 sekolah menengah yang terdiri dari 20 SMA, 9 SMK, dan 8 SLB, dengan total guru mencapai 922 orang.
“Dari jumlah tersebut, sebanyak 752 guru telah mengantongi sertifikat pendidik profesional, sementara sisanya tinggal 150 orang. Artinya, diperkirakan sudah di atas 90% guru di Ternate berstatus profesional, sehingga tren pencapaian mutu pendidikan di Ternate semakin positif,” jelas Abubakar.
Terkait Rapor Pendidikan yang dievaluasi melalui Asesmen Nasional oleh Kementerian, Abubakar mengakui bahwa gejala umum di Maluku Utara untuk variabel dominan seperti literasi dan numerasi rata-rata masih berada di bawah angka 50%. Kendati demikian, pencapaian Rapor Pendidikan Kota Ternate secara umum sudah masuk dalam kategori sedang.
Lebih lanjut, Abubakar meluruskan persepsi publik mengenai angka Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan. Angka 49% yang sering beredar di publik merupakan hasil agregasi menyeluruh dari tingkat SD, SMP, hingga SMA.
“Namun, jika kita bedah khusus untuk tanggung jawab provinsi pada kelompok usia 16 hingga 18 tahun (jenjang SMA/SMK/SLB), posisi SPM Maluku Utara berdasarkan laporan terakhir Dirjen Bangda berada pada angka 69,17% atau masuk kategori tuntas muda,” tegasnya.
Selain itu, Abubakar menyampaikan kabar membanggakan terkait prestasi Maluku Utara di tingkat nasional. Provinsi Maluku Utara berhasil meraih juara 3 nasional dalam tata kelola program indonesia pintar (PIP) berdasarkan tiga indikator penilaian objektif dari kementerian terkait.
Menghadapi tantangan sarana prasarana, Abubakar melaporkan bahwa dari total APBD Dinas Pendidikan yang bernilai Rp786 miliar, sebesar Rp700,2 kali sekian miliar dialokasikan khusus untuk kepentingan guru, termasuk gaji, tunjangan, BOSP, dan sertifikasi. Anggaran teknis yang dikelola langsung oleh dinas dan dibagi ke seluruh cabang dinas (KCD) di kabupaten/kota hanya tersisa sekitar Rp50 miliar.
Keterbatasan ini berdampak pada banyaknya infrastruktur seperti laboratorium yang mengalami kerusakan dan kurang terawat. Mengatasi hal tersebut, Kadikbud mengimbau para guru agar tidak terpaku pada keterbatasan fisik bangunan.
“Manfaatkan tutorial praktik melalui digitalisasi pembelajaran yang menunya sudah disediakan oleh Kemendikbudristek. Jika itu dioptimalkan, keterbatasan infrastruktur tidak akan menjadi masalah lagi,” cetusnya.
Saat ini, Pemprov juga sedang menjalankan pilot projet sekolah model dan mengintervensi peningkatan kompetensi bagi 200 lebih guru muda di Ternate.
Menjelang pembukaan pendaftaran murid baru yang dimulai esok hari, Kadikbud mengimbau masyarakat Ternate agar tidak hanya berburu atau bertumpu pada satu sekolah unggulan saja. Hal ini karena seluruh SMA dan SMK di Ternate kini memiliki mutu, layanan, serta kemajuan yang merata, didukung oleh kebijakan sekolah gratis dan intervensi tata kelola yang ketat.
Abubakar juga menginstruksikan kepada seluruh KCD untuk memantau MKKS secara periodik. Seluruh MKKS di Maluku Utara diwajibkan mengirimkan laporan aktivitas bulanan ke dinas provinsi agar ekosistem pendidikan antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat dapat bersinergi secara kuat demi mendorong akselerasi mutu pendidikan di Maluku Utara. (tan)
