JAILOLO, NUANSA – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Halmahera Barat yang tengah melakukan pembahasan terhadap pengelolaan RSUD Jailolo menemukan sejumlah persoalan serius yang diduga berdampak pada pelayanan kesehatan masyarakat. Salah satu temuan utama adalah dugaan kebocoran anggaran rumah sakit yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah.
Anggota Pansus RSUD Jailolo dari Fraksi Golkar DPRD Halmahera Barat, Joko Ahadi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengantongi berbagai data yang menunjukkan adanya persoalan dalam tata kelola keuangan rumah sakit.
“Pansus menemukan sekitar seratus lebih data terkait kondisi rumah sakit. Saat ini memang bisa dikatakan rumah sakit sedang mengalami kebocoran,” ujar Joko saat hearing Pansus bersama Aliansi Peduli Obat dan Transparansi Kesehatan (APOTIK) di Kantor DPRD Halbar beberapa hari lalu.
Menurutnya, rekomendasi yang nantinya dikeluarkan oleh pansus merupakan tahap akhir dari proses pembahasan yang sedang berlangsung. Salah satu poin utama rekomendasi tersebut adalah meminta aparat penegak hukum untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran RSUD Jailolo.
“Kami akan merekomendasikan kepada aparat penegak hukum agar segera melakukan audit. Itu menjadi poin utama dalam rekomendasi pansus,” tegasnya.
Joko menjelaskan, berdasarkan data yang dimiliki pansus, RSUD Jailolo belum pernah diaudit sejak 2019. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, rumah sakit tersebut mengelola anggaran sekitar Rp52 miliar.
“Data Rp52 miliar ini valid dan sudah berada di tangan pansus. Dari total anggaran itu, sekitar 40 persen dialokasikan untuk belanja obat dan 60 persen untuk operasional,” katanya.
Pansus juga telah melakukan rapat bersama pihak BPJS Kesehatan. Dalam pertemuan tersebut, BPJS menegaskan tidak pernah menunggak pembayaran klaim kepada RSUD Jailolo.
“Kepala BPJS menyampaikan bahwa setiap klaim yang diajukan rumah sakit selalu dibayarkan. Jika rata-rata klaim mencapai Rp1,4 miliar per bulan, maka dengan porsi 40 persen untuk obat, belanja obat setiap bulan seharusnya berada di kisaran Rp400 juta hingga Rp500 juta,” jelas Joko.
Namun demikian, kondisi di lapangan justru menunjukkan masih sering terjadi kelangkaan obat di RSUD Jailolo. Menurut Joko, persoalan tersebut menimbulkan tanda tanya besar mengenai pengelolaan anggaran rumah sakit.
“Kalau belanja obat mencapai ratusan juta rupiah setiap bulan, mengapa masih terjadi kelangkaan obat? Ini yang harus dijelaskan,” ujarnya.
Joko mengaku dirinya dan keluarganya juga pernah merasakan langsung dampak dari kelangkaan obat yang terjadi di RSUD Jailolo.
“Saya sendiri korban. Orang tua saya dan anak saya pernah mengalami kesulitan mendapatkan obat di RSUD Jailolo. Bukan hanya keluarga saya, tetapi hampir semua masyarakat yang suatu saat membutuhkan pelayanan kesehatan di rumah sakit ini,” katanya.
Selain persoalan obat, pansus juga menyoroti kedisiplinan sejumlah dokter spesialis yang bertugas di RSUD Jailolo. Joko menyebut masih ditemukan dokter yang datang terlambat hingga meninggalkan tempat tugas sebelum jam kerja berakhir.
“Ada pasien yang membutuhkan dokter spesialis penyakit dalam, tetapi dokternya tidak berada di tempat. Ini fakta yang terjadi di RSUD Jailolo,” ungkapnya.
Ia menilai tidak ada alasan untuk mempertahankan tenaga medis yang tidak menjalankan tugas secara maksimal, mengingat masih banyak dokter di luar daerah yang bersedia mengabdi di Halmahera Barat.
“Kita membayar dokter spesialis melalui berbagai sumber anggaran, baik APBN, APBD maupun BLUD. Kalau masih ada yang lalai, maka harus dievaluasi. Masih banyak dokter di luar sana yang ingin mengabdi di daerah kita,” katanya.
Joko juga membandingkan pola manajemen RSUD Jailolo dengan rumah sakit lain di Maluku Utara, seperti RSUD Tobelo, yang menurutnya memiliki sistem pengawasan dan briefing rutin setiap hari.
“Di RSUD Tobelo, direktur melakukan briefing setiap hari. Sementara di sini, saat briefing berlangsung, direkturnya masih berada di Ternate. Kelalaian seperti ini menurut saya sudah sangat fatal,” tegasnya.
Karena itu, Joko menegaskan bahwa pansus tidak akan memberikan toleransi terhadap berbagai persoalan yang ditemukan. Ia memastikan rekomendasi utama pansus adalah meminta aparat penegak hukum melakukan audit terhadap seluruh pengelolaan anggaran RSUD Jailolo.
“Bagi saya tidak ada lagi toleransi. Harus ada tindakan tegas. Rekomendasi utama pansus adalah meminta penegak hukum mengaudit seluruh anggaran rumah sakit,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh anggota pansus untuk tetap konsisten mengawal proses pembenahan RSUD Jailolo demi kepentingan masyarakat.
“Semangat kita jangan kendor walaupun dijanjikan apa pun. Kita harus tetap maju karena ini menyangkut nyawa masyarakat, bahkan nyawa kita sendiri,” pungkasnya. (adi/tan)
