TERNATE, NUANSA – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, hadir sekaligus memberikan sambutan resmi pada acara Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) tingkat Provinsi Maluku Utara yang mengusung tema “Statistik Ekonomi Akurat, Pembangunan Tepat”. Acara yang berlangsung di Gamalama Ballroom, Bella Hotel Ternate, Kamis (18/6) malam, ditandai secara simbolis dengan pemukulan alat musik tradisional tifa, penyematan rompi, pemasangan tanda pengenal, serta pembacaan ikrar oleh petugas sensus.
Hadir langsung dalam momentum penting ini, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, Amalia Adininggar Widyasanti, perwakilan unsur Forkopimda Malut, para Bupati dan Wali Kota, serta jajaran pejabat BPS RI dan Kepala BPS se-Maluku Utara.
Dalam sambutannya yang lugas dan penuh visi, Gubernur Sherly mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk tidak cepat berpuas diri dengan status Maluku Utara sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Tercatat pada tahun 2025, ekonomi Malut tumbuh luar biasa di angka 34 persen (year-on-year) dan masih memimpin di kuartal I-2026 dengan capaian 19,6 persen.
Namun, ia menggarisbawahi tantangan besar di balik angka tersebut, yakni masalah pemerataan dan inklusivitas.
“Kita semua tahu dan merasakan bahwa pertumbuhan ini tidak inklusif. Data BPS menunjukkan sekitar 90 persen ekonomi kita masih diwakili oleh industri pertambangan (ekstraktif). Sementara sektor lain seperti perikanan dan perkebunan hanya menyumbang sangat sedikit, berkisar 1-2 persen,” ungkapnya.
Olehnya itu, Gubernur mengingatkan bahwa industri ekstraktif berbasis sumber daya alam memiliki batas waktu dan suatu saat akan habis. Jika pemerintah daerah tidak menyiapkan sektor-sektor alternatif sejak dini, Maluku Utara terancam mengalami stagnasi.
“Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah jika kita tidak tahu apa permasalahannya? Di sinilah Sensus Ekonomi 2026 menjadi krusial. Kita butuh data yang presisi hingga ke tingkat desa untuk memetakan sektor apa yang sedang tumbuh, apa kendala modal mereka, atau bagaimana konektivitas pasarnya. Identifikasi yang detail akan melahirkan solusi kebijakan yang terarah dan solutif,” tegasnya.
Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara ini juga mengimbau dunia usaha, asosiasi bisnis, akademisi, dan seluruh lapisan masyarakat untuk menyambut petugas sensus dengan tangan terbuka. Ia menegaskan bahwa sensus ini murni untuk pemetaan ekonomi demi kebaikan daerah, bukan untuk mencari-kali kesalahan atau mempersulit pelaku usaha.
Secara khusus, Gubernur menitipkan pesan humanis kepada para petugas lapangan yang seluruhnya merupakan putra-putri asli Maluku Utara:
1). Gunakan Bahasa Lokal: Mengingat tidak semua warga di pelosok desa menguasai bahasa Indonesia formal dengan baik, petugas diminta menyesuaikan komunikasi.
2). Hindari Jargon Canggih: Jangan gunakan istilah ekonomi yang rumit, agar warga tidak bingung dan menjawab dengan keliru. Sederhanakan pertanyaannya.
3). Sasar Sektor Informal: Petugas wajib memastikan usaha mikro, rumahan, warung, hingga pelaku usaha digital (online) tidak ada yang terlewatkan. Kualitas data jauh lebih penting daripada sekadar kecepatan mengisi formulir.
Terkait dengan itu, apresiasi tinggi datang dari Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti. Ia memuji komitmen dan gaya kepemimpinan Gubernur Sherly, yang dinilai sangat suportif dan responsif terhadap penyediaan data statistik. Ia menceritakan kesan mendalamnya saat pertama kali bertemu dengan Gubernur Sherly di Jakarta, di mana penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemprov Malut dan BPS RI berhasil diselesaikan dalam waktu kurang dari satu jam.
“Ini adalah kolaborasi yang luar biasa. Maluku Utara adalah provinsi yang menjadi perhatian penuh kami, bukan hanya karena pertumbuhan ekonominya yang progresif dan tertinggi se-Indonesia, melainkan juga karena komitmen penuh dari Ibu Gubernur,” kata Amalia dalam keynote speechnya.
Ia juga mengapresiasi gerak cepat Gubernur yang telah menerbitkan Surat Edaran (SE) dukungan SE2026, yang kemudian diikuti oleh seluruh Bupati dan Wali Kota di Maluku Utara. Sensus ini didanai penuh oleh APBN tanpa membebani APBD daerah.
BPS RI mencatat, berdasarkan data awal, Maluku Utara saat ini memiliki sekitar 90.800 unit usaha, dengan rincian 89.023 merupakan usaha mikro kecil (UMK) dan 1.777 usaha menengah besar (UMB). Seluruh data ini—bersama dengan 1,397 juta rekam individu Regsosek—akan divalidasi penuh di lapangan oleh petugas yang telah melalui seleksi ketat dan pelatihan intensif.
Senada dengan visi Gubernur, Kepala BPS RI menyebut SE2026 sebagai “momentum emas” bagi Maluku Utara untuk memetakan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang lebih berkelanjutan (sustainable).
Jika lima abad lalu Maluku Utara termasyhur di dunia sebagai The Spice Islands (Kepulauan Rempah) melalui cengkih dan pala, dan kini merajai hilirisasi nikel, maka ke depan data hasil sensus ini dapat digunakan untuk mendorong hilirisasi sektor non-tambang. Komoditas unggulan seperti pala di Halmahera Utara, Halmahera Tengah, dan Halmahera Barat, serta cengkih di Kepulauan Sula, hingga sektor perikanan tangkap dan pariwisata bahari yang luar biasa indah, harus mulai didorong untuk menciptakan nilai tambah yang tinggi.
Di akhir acara, Gubernur Sherly berharap agar hasil data SE2026 ini segera diintegrasikan oleh para Kepala Bappeda di Maluku Utara agar menjadi basis kebijakan yang tepat sasaran.
“Jika kolaborasi berjalan baik—BPS menjaga kualitas, Pemda membuka akses, petugas sabar, dan pelaku usaha menjawab dengan jujur—maka data akurat akan tercipta. Ini bukan sekadar menghitung angka hari ini, melainkan menentukan arah masa depan ekonomi Maluku Utara dan Indonesia,” tutup Sherly.
Gerakan bersama menyukseskan SE2026 ini melalui jargon “TIER”:
• T (Terima): Terima petugas sensus dengan ramah dan baik.
• I (Isi): Isi data dan berikan jawaban dengan jujur serta benar.
• ER (Erat/Rahasia): Kerahasiaan data dilindungi oleh undang-undang dan terjamin aman.
(tan)
