TERNATE, NUANSA – Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menyoroti tingginya angka anak tidak sekolah di Maluku Utara yang mencapai sekitar 34.000 anak berdasarkan data yang dimilikinya. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena kebijakan pendidikan gratis yang telah diterapkan belum sepenuhnya memastikan seluruh anak memperoleh akses pendidikan.
Hal tersebut disampaikan Sarbin saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku Utara, Rabu (11/11). Ia menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan daerah karena kualitas sumber daya manusia akan menentukan arah dan masa depan Maluku Utara.
“Kalau ingin mengubah wajah Maluku Utara, maka ubahlah pendidikannya. Kalau pendidikan bagus, maka pasti bagus,” tegas Sarbin.
Ia mengungkapkan, masih adanya anak yang tidak bersekolah menjadi ironi di tengah kebijakan pemerintah daerah yang telah menggratiskan biaya pendidikan. Menurutnya, persoalan tersebut menunjukkan bahwa upaya pemerataan pendidikan tidak cukup hanya dengan menghilangkan hambatan biaya, tetapi juga membutuhkan intervensi yang lebih menyeluruh.
Sarbin menyebutkan, berdasarkan data yang dimilikinya, terdapat sekitar 34.000 anak tidak sekolah dari total penduduk Maluku Utara yang mencapai sekitar 1,4 juta jiwa. Angka tersebut, menurutnya, bukan jumlah kecil dan harus menjadi perhatian serius seluruh pemerintah daerah.
“Sudah kita gratiskan pendidikannya, tetapi masih ada yang tidak sekolah. Ini mencoreng wajah kita sesungguhnya,” ujarnya.
Ia menegaskan, peningkatan mutu pendidikan harus didukung pembiayaan yang memadai. Selain itu, pemerintah perlu memperhatikan ketersediaan infrastruktur, pemerataan fasilitas pendidikan, serta peningkatan kompetensi guru agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan pembelajaran.
Sarbin juga menyoroti masih adanya anak-anak di Maluku Utara yang harus menyeberang dengan mempertaruhkan keselamatan demi mencapai sekolah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerataan akses pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama.
Untuk menangani persoalan tersebut, ia meminta agar dilakukan pendataan ulang terhadap anak-anak yang belum mengakses pendidikan, termasuk mereka yang telah menyelesaikan pendidikan tetapi belum melanjutkan ke jenjang berikutnya. Bagi anak-anak yang sudah bekerja, pemerintah perlu membuka peluang melanjutkan pendidikan melalui Universitas Terbuka (UT) maupun sistem pembelajaran jarak jauh.
Lebih lanjut, Sarbin menekankan pentingnya menyelaraskan perencanaan dan penganggaran pendidikan, khususnya dalam penyusunan program prioritas tahun 2027. Ia meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota menjadikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan sebagai prioritas pembangunan.
Sarbin berharap, rakorda ini tidak sekadar menjadi forum koordinasi, tetapi mampu menghasilkan rekomendasi dan langkah nyata untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Maluku Utara. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan bergerak bersama memastikan setiap anak memperoleh kesempatan pendidikan yang layak serta melahirkan generasi Maluku Utara yang unggul secara intelektual, berkarakter, dan memiliki nilai moral serta spiritual.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pendidikan Nonformal dan Informal (PNF), Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal (Ditjen PAUD, Dikdas, dan PNF) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Any Sayekti, menyampaikan bahwa capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Maluku Utara berada pada angka 49,17, masih di bawah target 80.
Ia mengidentifikasi sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian bersama, di antaranya rendahnya capaian literasi dan numerasi, belum optimalnya pembelajaran fondasi PAUD, masih adanya anak tidak sekolah, serta tantangan pemerataan guru dan sarana prasarana pendidikan.
Any menekankan tiga langkah strategis dalam peningkatan mutu pendidikan, yakni menjadikan kepala daerah sebagai penggerak utama peningkatan mutu pendidikan, menggunakan rapor pendidikan sebagai dasar pengambilan keputusan, serta memperkuat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).
Ia berharap rakorda tersebut dapat menghasilkan komitmen bersama dan rencana aksi konkret di setiap kabupaten dan kota, termasuk program prioritas, dukungan anggaran, penanggung jawab, serta target pencapaian yang terukur. (tan)
