TERNATE, NUANSA – Masalah satu per satu muncul di Maluku Utara (Malut) pada masa kepemimpinan Gubernur Abdul Gani Kasuba. Selain dugaan mafia Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan kian maraknya dugaan penyalahgunaan anggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pertumbuhan ekonomi yang tidak berdampak baik pada masyarakat, tentu harus menjadi perhatian serius.
Di atas kertas, ekonomi di Maluku Utara disebut tumbuh. Sayangnya, hal itu tidak berdampak positif untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Sebaliknya, kemiskinan kian bertambah, begitu juga jumlah pengangguran yang terus tumbuh. Setidaknya hal ini diambil pusing oleh Gubernur Maluku Utara untuk mengatasinya.
Menyikapi hal itu, dosen ekonomi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Dr Azis Hasyim menuturkan, jika mengamati data pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara, sesungguhnya menunjukkan progress positif. Tetapi, apakah itu berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat, tentu harus dicermati secara lebih mendalam. Sebab, ekonomi Maluku Utara yang hanya tumbuh positif di satu sisi, sementara pada sisi lain angka kemiskinan yang cenderung masih tinggi dan menunjukkan bahwa terjadi kontradiksi.
“Secara teori, jika ekonomi tumbuh positif mestinya angka pengangguran dan kemiskinan menunjukkan trend yang menurun, tetapi jika kondisinya terbalik maka terdapat hal yang perlu dianalisis lebih mendalam. Bisa jadi tumbuhnya ekonomi didorong oleh variabel konsumsi dan bukan pada produksi, sehingga ekonomi yang tumbuh menjadi tidak produktif,” jelasnya pada Nuansa Media Grup (NMG), Jumat (13/5).
Menurut Azis, berkaitan dengan sektor yang harus perlu digarap oleh Pemprov Maluku Utara, ada beberapa studi menunjukkan terdapat beberapa sektor yang menjadi basis sektor, misalnya perikanan, pertanian, pariwisita dan bahkan pertambangan.
Dengan dasar kajian ini, Pemprov Maluku Utara perlu mengorientasikan kebijakan-kebijakan pengembangan pada sektor-sektor yang menjadi basis, sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan menciptakan ruang lapangan kerja sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran dan bermuara pada penurunan angka Kemiskinan.
“Terutama pengembangan pada sektor-sektor yang renewble resources tetapi memiliki potensi yang tinggi untuk di kembangkan. Mengingat kondisi geografis Malut yang pulau-pulau, maka penekanan pada sektor pertambangan perlu dipertimbangkan kembali, dan mendorong pada sektor-sektor produktif yang menjadi sumber nafkah masyarakat selama ini,”tutupnya. (tox/rii)
