TERNATE, NUANSA – Ketua DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailusy menyayangkan langkah Pemkot terkait pekerjaan peningkatan beberapa ruas jalan. Ia menganggap perencanaan Pemkot tidak begitu mantap. Akibatnya, pengaspalan jalan tidak dilakukan secara utuh. Sebagaimana diketahui, beberapa pekan terakhir ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Ternate melakukan pengaspalan ruas jalan di Jati ke-arah Tanah Tinggi, kemudian dari Tugu Kelurahan Kalumata ke-arah Mapolsek Ternate Selatan dan sekarang sementara dikerjakan ruas jalan depan kantor DPRD Ternate arah ke Kelurahan Ngade.
“Perencanaan itu jangan setengah-setengah, tapi harus secara utuh, walaupun ini sifatnya renovasi. Jangan hanya lihat jalan berlubang lalu ditampal, tapi harus dilakukan secara keseluruhan. Kalau belum bisa kerjakan, jangan paksakan. Dari awal PUPR harus buat anggarannya jadi satu, jangan dipisahkan,” tuturnya tegas.
Menurutnya, jika pengaspalan jalan di pusat tidak maksimal, sebaiknya anggarannya diarahkan ke tiga kecamatan terluar, yakni Moti, Batang Dua dan Hiri. Dalam waktu dekat DPRD akan turun mengecek pekerjaan jalan tersebut, guna memastikan kualitas volume dan lainnya. Pasalnya, Muhajirin menganggap pekerjaan jalan itu terkesan dipaksakan.
Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Kota Ternate, Anas S. Umalik menambahkan, ada lima paket pekerjaan peningkatan jalan yang sudah didatantangani dan kontraknya akan berakhir Oktober 2022 ini. Sehingga itu, ia mendesak PUPR supaya menekan rekanan agar cepat menyelesaikan proses pekerjaannya. “Proyek ini sumber anggarannya dari APBD dan APBN. Bulan depan (Oktober) kontraknya sudah berakhir. Kami lihat pekerjaan sangat lambat,” ujarnya.
Senada dengan Muhajirin, Anas juga menilai pekerjaan jalan di Ternate tampak setengah-setengah, tidak utuh. PUPR harus mendesak ke rekanan supaya bekerja dengan serius. “Pengaspalan ini harus diselesikan cepat, karena ini sudah mengganggu pengguna jalan. Kalau pekerjaannya dilakukan setengah-setengah, kualitasnya patut dipertanyakan,” tutupnya tegas. (udi/rii)
