TALIABU, NUANSA – Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu terus melakukan penekanan angka stunting. Untuk mempercepat penanganan angka stunting, Pemkab membentuk dua tim khusus. DPRD Pulau Taliabu juga ikut mendukung dalam penanganan tersebut. Rabu (12/10), DPRD Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara mendampingi Tim Audit Stunting Tahap II di Desa Lohoqbuba, Kecamatan Taliabu Barat. Wakil rakyat yang dimaksud adalah Sukardinan Budaya, Ridwan Soamole dan Pardin Isa.
Sekadar informasi, angka kasus stunting di Kabupaten Pulau Taliabu, terus dilakukan preventif. Karena itu, Pemkab Taliabu melakukan penekanan jumlah tersebut dengan membentuk dua tim khusus. Fungsi masing-masing tim stunting tersebut sejauh ini selain melakukan pencegahan, disamping itu juga memberikan edukasi.
Wakil Ketua Tim AKS, Kuraisia Marsaoly, yang juga Kadis Kesehatan Taliabu ini menuturkan, audit stunting merupakan upaya identifikasi risiko dan penyebab risiko pada kelompok sasaran berbasis surveilans rutin atau sumber data lainnya, khususnya sebagai penapisan kasus-kasus yang sulit termasuk mengatasi masalah mendasar pada kelompok sasaran audit berisiko stunting yakni calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui/nifas dan baduta/balita.
“Audit stunting hari ini adalah audit tahap ke II. Kami meminta pendampingan Anggota DPRD Pulau Taliabu untuk sama-sama melihat langsung kelompok sasaran berisiko tersebut,” kata Kuraisia kepada Nuansa Media Grup (NMG), Rabu (12/10). “Kami juga berharap agar DPRD selalu bersama kami, sehingga mereka juga memberi edukasi pada kelompok sasaran dan ini sangat membantu kami, baik TPPS mau tim AKS,” sambungnya.
Menurutnya, pada audit stunting tahap II, pengukuran ulang kelompok sasaran bayi dua tahun (Baduta) menunjukan perkembangan yang sangat bagus sesuai penjelasan yang disampaikan tim pakar dalam hal ini dokter spesialis anak, yakni dr. Desman. “Ini menjadi satu jawaban dan langkah titik temu apa yg harus kami lakukan. Yang pasti semua OPD yang tergabung dalam tim percepatan penurunan stunting (TPPD) dapat merilis program-program yang benar-benar dapat menjawab apa yang dibutuhkan oleh desa lokus stunting, sehingga kita dapat menekan angka presentasi stunting di Kabupaten Pulau Taliabu,” katanya berharap.
Selain itu, Kuraisia juga menyebut, agenda audit stunting tahap II hari ini sasaran auditnya ke Baduta, Bumil dan Catin. “Khususnya sebagai pelapisan kasus-kasus yang sulit, termasuk mengatasi masalah mendasar pada kelompok sasaran audit berisiko stunting, yaitu calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui/nifas dan baduta/balita,” jelasnya.
Audit stunting tahap II ini, lanjut dia, merupakan pengukuran ulang kelompok sasaran baduta untuk menunjukan perkembangan yang maksimal. “Hal itu, sesuai penjelasan yang disampaikan tim pakar, dalam hal ini dr. Desman sebagai dokter spesialis anak. Karena sudah diintervensi, dan ini menjadi satu jawaban serta langkah titik temu apa yang harus kami lakukan,” tuturnya.
Atas dasar itu, Kuraisia optimis bahwa seluruh instansi yang terhimpun dalam TPPS dan AKS dapat merilis program yang dibutuhkan oleh desa lokus stunting. Dengan begitu, ia berharap dapat menekan angka presentasi stunting di Kabupaten Pulau Taliabu. Sementara itu, Anggota DPRD Taliabu Sukardinan budaya, menambahkan bahwa pihaknya mendampingi tim audit stunting dan ditemukan beberapa masalah di lapangan, terutama di Desa Lohobuba, yakni kurangnya air bersih, sanitasi dan kurangnya makanan bergizi.
Karena itu, ia berharap agar ke depannya pemerintah daerah dan pemerintah desa menyiapkan kebutuhan dasar tersebut dalam rangka pencegahan stunting. Sebab, kata dia, saat ini angka stunting di Pulau Taliabu terbilang cukup tinggi di angkat pertama di Malut yaitu 35 persen. Sehingga itu, dibutuhkan kerja keras semua stakeholder untuk mencegah serta menurunkan angka tersebut. “Minimal dapat mencapai angka yang ditargetkan pemerintah pusat yaitu, 14 persen. Dengan begitu, kami berharap kepada Pemda dan Pemdes setempat agar fokus mengatasi kebutuhan dasar tersebut,” harapnya mengakhiri. (ysn/tan)
