TERNATE, NUANSA – Tenaga Kesehatan RSUD Chasan Boesoirie kali ini benar-benar dibuat ikat pinggang. Betapa tidak, proses pembayaran tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang tertunggak selama 15 bulan hingga kini belum ada kepastian.
Padahal Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, dalam pertemuannya dengan DPRD Malut baru-baru ini melontarkan pernyataan bahwa, pihaknya bakal menggunakan anggaran yang tersedia di Dinas Kesehatan Malut, yakni senilai Rp 5 miliar untuk membayar tunggakan TPP nakes.
Sementara Kepala Dinkes Malut, Idhar Sidi Umar, saat diwawancarai Nuansa Media Grup (NMG), pada Jumat (3/2) mengatakan, sejauh ini pihaknya belum bisa memastikan untuk melakukan pembayaran TPP. Ini karena pihaknya masih menunggu hasil audit investigasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Malut.
“TPP belum, nanti mereka (BPK) audit dulu. Sudah jangan tanya itu (TPP), tanya saja ke Ahmad Purbaya di keuangan. Jangan tanya saya,” ujar Idhar.
Idhar menegaskan, persoalan pembayaran utang bukan hak prerogatifnya Dinkes Malut. Meski demikian, ia mengaku ada porsi anggaran yang diperuntukkan untuk bayar TPP. Hanya saja harus disertai dengan dokumen-dokumennya.
“Pembayaran tergantung saja audit investigatif, selesai nanti mereka perhitungan. Nanti Pak Sekda perintah, saya bisa bayar. Karena itu bayar utang dan saya tidak punya hak menyatakan bayar utang. Sekarang belum ada perintah. Pada prinsipnya sudah ada keputusan. Uang ada, kalau untuk membayar itu kan harus ada dokumen yang dibuat karena melekat itu bukan bayar utang,” tandasnya. (ano/tan)
