TERNATE, NUANSA – Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Ternate, Muslim Gani, meminta kepada seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi guru agar dapat menunjukkan kinerja dan loyalitasnya di tempat yang sudah disediakan.
Selain itu, sebanyak 100 guru yang lulus seleksi PPPK itu diminta segera melengkapi berkas untuk penerbitan Nomor Induk (NI) PPPK.
Muslim mengatakan, seleksi PPPK tersebut melalui tahapan observasi yang dinilai oleh kepala sekolah, pengawas, kepala dinas pendidikan dan BKPSDMD.
“Alhamdulillah sampai hari ini, pasca diberikan tanggung jawab tidak terdapat ada yang salah, sehingga 100 guru PPPK seleksi berbobot,” ujar Muslim, Sabtu (15/4).
Ia menyebutkan, dari 100 guru PPPK ini, 90 orang dtersebar di Ternate, 7 orang di Kecamatan Moti, 2 orang di Pulau Hiri dan 1 orang di Batang Dua.
“Untuk itu, yang sudah ditempatkan di tiga pulau terluar, jangan minta pindah ke Ternate. Sedangkan yang ditempatkan di Ternate, jangan lagi minta pindah ke Ternate Selatan atau Ternate Utara,” imbuhnya.
“Kalian bisa diberhentikan menjadi guru PPPK, sebab bapak/ibu ini dikontrak. Haknya sama seperti PNS, tapi kontrak bisa dilanjutkan dan bisa dengan tidak,” sambungnya.
Muslim meminta kepada guru PPPK agar menunjukkan kinerja terbaik. Karena guru sering kali diperhadapkan dengan masalah internal, baik percekcokan antara guru dengan kepala sekolah, masalah dana BOS dan BOSDA serta lainnya. Karena itu, ia berharap hal ini tidak dilakukan oleh guru PPPK.
Kemudian, guru PPPK juga harus loyal, karena negara ini kacau lantaran tidak loyal. Selain itu, dalam rangka penetapan PPPK ini sesuai dengan Menpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah.
“Kita menginginkan tahun depan kuota guru PPPK ini bila perlu 250 orang, namun hasil analisis data guru sementara, guru di Ternate sudah lebih maka sudah dibuat pemetaan analisis guru, sehingga akan dipresentasi terkait di sekolah mana kelebihan guru dan sekolah mana kekurangan guru,” jelasnya.
“Saya juga minta ke pak wali dan Kepala BKPSDMD, bahwa tahun depan itu lebih naik lagi diterima tapi dari sisi kontraknya bagaimana? Olehnya itu, baru 100 guru PPPK yang diterima di Pemkot Ternate,” tambahnya.
Kemudian, lanjut Muslim, di pelaksanaan nanti akan melengkapi pemberkasan dan lampirkan surat pernyataan melaksanakan tugas. Karena itu, tanda tangan jangan ada lobi-lobi minta pindah tugas.
“Yang paling penting tunjukkan kinerja, karena guru PPPK juga bisa diangkat sebagai kepala sekolah, maka berlomba-lombalah dalam menunjukkan kinerja dan loyalitas,” tuturnya.
“Yang utamanya itu disiplin dulu, jangan seperti kemarin begitu sudah di Batang Dua lihat ada kosong langsung minta pindah ke Ternate. Jangan begitu, kalau tidak mampu lebih baik undur diri dari awal supaya kesempatan berikan kepada orang lain,” tambahnya.
Setelah pemberkasan dan dilanjutkan pernyataan tugas, kemudian SK-nya sudah ada, maka ia berharap para guru PPPK dapat menjalankan tugas secara profesional dalam bekerja, sehingga kedepannya mutu pendidikan di Kota Ternate semakin baik.
Sementara Ketua Panitia Seleksi guru PPPK, Samin Marsaoly, menambahkan 100 guru PPPK diupayakan mempercepat penerbitan NI PPPK. Karena itu di akhir Mei 2023, 100 guru PPPK sudah harus menerima NI PPPK.
“Untuk percepatan NI PPPK, akan diberikan waktu sampai tanggal 4 Mei 2023 mendatang, karena proses ini harus dipercepat lantaran waktunya sangat singkat. Sebab itu, tenaga PPPK itu harus melengkapi berbagai berkas, di antaranya SKCK, Surat Keterangan Bebas Narkoba (SKBN), dan keterangan kesehatan,” jelasnya.
“Semua berkas dari para pegawai itu sudah dilengkapi, selanjutnya itu kita lakukan penginputan secara online. Sisa nomor induknya langsung bisa terima,” sambungnya.
Kepala BKPSDMD Kota Ternate itu mengaku, Pemkot Ternate menargetkan pada Juli mendatang, para guru PPPK sudah dikontrak selama 5 tahun.
“Sesuai dengan perintah Wali Kota Ternate bahwa bulan Juli, kita putuskan untuk tenaga PPPK itu sudah melaksanakan tugas sesuai tempat formasinya,” pungkasnya. (udi/tan)
