TERNATE, NUANSA – Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, mendesak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Ternate, untuk menuntaskan program kegiatan yang direncanakan tahun 2023. Itu disampaikan Tauhid dalam rapat bersama pimpinan OPD setempat, Jumat (5/5).
“Rapat tadi, kami memastikan seluruh kegiatan tahun 2023 cepat selesai dan tuntas baik di bidang pendidikan, kesehatan maupun penataan pasar. Kalau menyangkut penataan pasar, diminta cepat kembalikan sesuai fungsional,” ujarnya.
Menurutnya, Pemkot juga mendahulukan kegiatan-kegiatan besar agar dipercepat meski membutuhkan waktu lama untuk dibangun. Kalau kegiatan jangka pendek, agar diupayakan bisa cepat diselesaikan.
Sementara, Kepala Bappelitbangda Kota Ternate, Rizal Marsaoly, menambahkan rapat tersebut menyangkut beberapa konsep yang harus dilakukan di tahun 2023.
“Misalnya penataan pasar. Pada bulan Juni nanti, pasar buah akan direhabilitasi menghadap ke arah Gunung Gamalama,” katanya.
“Penataan pasar buah lebarnya 6 meter. Jadi orang yang mau belanja buah, tinggal masuk dalam terminal sekaligus menambah pendapatan karcis masuk,” tambahnya.
Di sisi lain, Rizal menuturkan, untuk di bidang pendidikan menjadi sorotan. Karena itu, diminta kepada kadis pendidikan agar lebih memperbanyak konsolidasi internal guru baik SD maupun SMP. Wali Kota juga menegaskan BOSDA harus dimanfaatkan secara baik dan tepat sasaran.
“Kemudian 14 sekolah yang masuk sekolah inklusif itu, tahun 2023 ini harus ada perbaikan sejumlah tempat fasilitas yang nantinya membantu sarana pendidikan,” ucapnya.
Pihaknya melihat ada beberapa OPD yang memang dalam pelaksanaan kegiatan hingga Mei ini ada yang belum tender dan lelang. Hal ini kelihatannya mengganggu, sehingga diminta untuk dipercepat.
“Seperti PUPR, Disperindag dan Koperasi. Mana yang menjadi fokus perhatian untuk segera dilakukan tender dan lelang program kegiatan. Karena banyak pekerjaan semestinya sudah jalan, tapi belum jalan semua dan ini tergantung pejabat OPD,” jelasnya.
Karena itu, Bappelitbangda gencar dan meminta laporan realisasi kerangka acuan kerja ToR. Tujuannya agar dijadikan sebagai kontrak sandaran walaupun item-item dalam kontrak sudah ada, tetapi Bappelitbangda butuh kontrol sebagai bukti kerja di lapangan.
“Jangan sampai di luar ekspektasi kerangka acuan kerja dan menghendaki lain, lalu output di lapangan tidak selaras dengan perencanaan awal. Sehingga OPD harus lebih cepat lagi bergerak, karena dikhawatirkan masuk triwulan ketiga pekerjaan banyak yang belum lelang,” imbuhnya.
Kemudian, DAK di dinas pendidikan dan DAK di dinas kesehatan lebih intens menjadi fokus. Ia pun menekankan agar OPD lebih waspada antara kesesuaian realisasi keuangan dan fisik, sehingga itu pimpinan OPD harus turun ke bawah.
“Untuk itu, saya akan koordinasi dengan kepala keuangan, kalau pihaknya meminta cair 100 persen kroscek dulu di Bappeda apakah sudah benar. Karena ditakutkan nanti ketika proses itu cair, fakta di lapangan pekerjaan belum tuntas,” pungkasnya. (udi/tan)
