SOFIFI, NUANSA – Pelantikan 91 kepala sekolah SMA/SMK dan SLB di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada Rabu (14/7), hingga saat ini masih meninggalkan polemik di sejumlah sekolah. Pasalnya, banyak guru, orang tua dan siswa menolak beberapa kepseknya di mutasi dan digantikan.
Penolakan kepsek yang baru tersebut diwarnai dengan aksi di sejumlah sekolah, di antaranya SMA Negeri 32 Halsel, SMA Negeri 1 Halsel, SMA Negeri 12 Halsel dan SMA Negeri 7 Halsel.
Salah satu warga Desa Samo, Kecamatan Gane Barat, Abubakar Adam, mengatakan sejauh ini Kepala SMA Negeri 32 Halsel, Bahudin, telah melakukan upaya-upaya dalam memenuhi kebutuhan guru dan siswa serta sarana kebutuhan sekolah dengan segala pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya.
Namun, pergantian Bahudin dan sejumlah kepsek lainnya dinilai pihak instansi mudah terhasut dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Sebelum melakukan pergantian, kata dia, dinas terkait harusnya berkoordinasi terlebih dahulu sebagai pengumpulan informasi, bukan menelaah mentah-mentah informasi sepihak.
“Pemerintah di jajaran dinas pendidikan terlalu mudah dihasut dan disuapi fitnah, sehingga tidak melihat konteks masalah yang terjadi di lingkungan pendidikan yang berada di pelosok desa,” kesalnya.
Menanggapi kisruh tersebut, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Malut melempar tanggung jawab ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dkbud) Malut.
“Tanya Dikjar dulu,” singkat Kepala BKD Malut, Miftah Baay, Sabtu (17/6).
Sementara Sekretaris Dikbud Malut, Fahmi Alhabsyi, mengaku hingga saat ini, pihaknya belum mengantongi surat keputusan (SK) pelantikan 91 kepsek tersebut. Sehingga itu, ia belum bisa berkomentar lebih jauh atas polemik yang terjadi di sejumlah sekolah tersebut.
“Saya belum comment dulu, Insyaallah kalau BKD sudah serahkan SK, baru nanti saya comment. SK dari BKD belum serahkan,” timpalnya. (ano/tan)
