TERNATE, NUANSA – Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate, Muslim Gani, kian menaruh perhatian terhadap peningkatan kualitas guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Ternate baik negeri maupun swasta.
Menurutnya, saat pendaftaran seleksi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk formasi guru PAUD nyaris tidak ada. Bahkan, ketersediaan guru PAUD di Kota Ternate terbilang minim.
“Untuk itu, aspirasi ini disampaikan ke Dirjen PAUD, bahwa Kepala PAUD Kota Ternate berstatus PNS, sedangkan gurunya masih PTT dan belum diangkat sebagai guru PPPK,” ucap Muslim saat membuka kegiatan Pendampingan Perencanaan Berbasis Data PAUD Kota Ternate,” Kamis (21/9).
“Agar tidak terjadi diskriminasi yang ikut serta dalam PPPK, maka guru swasta diminta turut diangkat sebagai guru PPPK, karena pada umumnya kualitas pendidikan hanya dilihat sekolah negeri,” sambungnya.
Di sisi lain, Muslim menuturkan, perencanaan berbasis data di tingkat pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Pada dasarnya, kata dia, perencanaan berbasis data di pendidikan menengah sama seperti di tingkat PAUD.
“Dari asesmen nasional muncullah raport pendidikan, maka pemerintah daerah terutama satuan pendidikan diminta membuat perencanaan berbasis data. Intinya program dan pengadaan yang tepat sasaran mendapatkan mutu pendidikan di satuan pendidikan PAUD,” tuturnya.
Ia menyebut, ada lima hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan yang dapat dijadikan sebagai petunjuk pelaksanaan perencanaan berbasis data. Di antaranya, yakni bagaimana melihat capaian perkembangan anak dari sisi fisik maupun non-fisik sehingga dalam melakukan evaluasi di PAUD lebih pada kualitatif dan kuantitatif.
Kemudian, pemerataan sisi dan kualitas bagi anak perlu diperhatikan, terutama proses kualitas belajar di lingkungan PAUD, sehingga bidang PAUD diminta agar melakukan monitoring evaluasi kepada seluruh PAUD yang ada di Kota Ternate.
Lebih lanjut, Muslim menegaskan, jumlah distribusi dan kompetensi pekerja dalam asesmen nasional dibutuhkan kompetensi guru. Ia mengaku, guru PAUD masih lemah dari sisi kompetensi dan diminta agar membuat program-program yang lebih meningkatkan kompetensi guru.
“Kita menginginkan supaya kepala sekolah dan guru agar ikut tes guru penggerak, karena tahun pertama yang ikut itu 4 orang. Kemudian tahun kedua itu banyak yang ikut, namun yang lulus hanya 22 orang, dan sekarang yang mendaftar PPG pun sudah banyak,” jelasnya. (udi/tan)
