SOFIFI, NUANSA – Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pertanian menggelar rapat koordinasi antisipasi darurat pangan tahun 2024. Rapat yang dihadiri Pj Gubernur Samsuddin Abdul Kadir, ini berlangsung di ruang rapat lantai 4 kantor Gubernur Maluku Utara, Rabu (17/7).
Dalam sambutannya, Pj Gubernur menyampaikan sektor pertanian merupakan sektor yang mencakup berbagai kepentingan yang luas dan multifungsi. Salah satu produk sektor pertanian adalah beras.
“Mempertimbangkan posisi strategis beras dalam pembangunan nasional Indonesia dan paradigma sektor pertanian ke depan, pemerintah melakukan berbagai intervensi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi beras nasional untuk mengoptimalkan produksi beras dan kemampuan para petani,” ucap Samsuddin.
Menurut dia, merujuk surat edaran Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) RI pada 24 Mei 2024 yang merekomendasikan kesiapsiagaan beberapa daerah yang diprediksi akan mengalami kondisi kekeringan.
“Hal ini tentunya mengharuskan kita segera melakukan langkah-langkah persiapan untuk mengantisipasi dampaknya, khususnya di sektor pertanian,” ujarnya.
Selain itu, Samsuddin juga menegaskan dalam menghadapi perubahan iklim, peran pemerintah sangat diperlukan, terutama dalam kegiatan adaptasi yang memerlukan investasi relatif tinggi. Kegiatan adaptasi tersebut, di antaranya pengembangan dan percepatan adopsi teknologi usaha tani yang lebih produktif dan adaptif terhadap perubahan iklim serta penyediaan infrastruktur pertanian yang efektif untuk mendukung aplikasi teknologi adaptif perubahan iklim tersebut.
Adapun program dan kebijakan untuk mengurangi kerentan dan dampak perubahan iklim, yaitu pengembangan sistem komunikasi, pengembangan kelembagaan petani, perakitan dan pengembangan model sistem usaha tani terpadu dan inovasi teknologi adaptif. Kemudian, penyesuaian dan pengembangan infrastruktur pertanian, pengembangan kawasan rumah pangan lestari, serta perlindungan, proteksi, dan bantuan bagi petani.
Selain itu, tantangan yang ditemukan dalam pelaksanaan adaptasi perubahan iklim sektor pertanian adalah kesenjangan kapasitas petani, infrastruktur pendukung pelaksanaan adaptasi tersebut, kesenjangan antara pembuat informasi iklim (BMKG) dengan permintaan pengguna di sektor pertanian dan pembuat kebijakan.
“Tantangan lain adalah pengetahuan petani dan akses terhadap lembaga keuangan yang relatif masih terbatas,” tuturnya.
Samsuddin berharap, keterlibatan pemerintah dalam kegiatan peningkatan kapasitas petani perlu diteruskan, upaya pemerintah untuk mendukung petani padi terhadap pengenalan varietas baru sebagai salah satu pilihan adaptasi juga terus ditingkatkan, dan pemerintah juga perlu mempertimbangkan suplai benih unggul dengan mempromosikan benih lokal dari daerah asal sentra produksi padi.
“Dukungan untuk ekspansi pertanian khususnya melalui pemanfaatan lahan dan penyediaan air untuk pertanian dilakukan dengan strategi perluasan dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagai bentuk usaha perlindungan lahan pertanian dari ancaman alih fungsi,” imbuhnya.
Samsuddin juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada TNI AD dan semua pihak yang telah melakukan pendampingan dan pengawalan terhadap program kegiatan di sektor pertanian, khususnya dalam mengantisipasi darurat pangan.
Sementara itu, Danrem 152/Baabullah, Brigjen TNI Elkines Villando Dewangga, menambahkan kerja sama program ketahanan pangan yang dicanangkan Presiden di tingkat Korem 152/Baabullah dan Pemprov Maluku Utara telah berlangsung sejak 2015 dan terus berlanjut hingga hari ini.
“Ini merupakan perjalanan panjang yang tidak akan berkesudahan mengingat ketersediaan pangan merupakan hal yang sangat krusial dalam kehidupan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, menurutnya, sudah merupakan kewajiban negara dan pemerintah untuk menjamin ketersediaan pangan bagi rakyatnya.
“Untuk itu, kita hadir dalam rapat koordinasi guna mensingkronkan kembali serta menyusun strategi dalam menciptakan ketahanan,” katanya.
Rapat koordinasi saat ini membahas perluasan area tanam, pompanisasi dan penanaman padi gogo sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
“Untuk itu, saya mengajak kita semua agar bersungguh-sungguh dan memanfaakan program ini secara maksimal, dan saya tekankan kepada para Dandim jajaran Korem agar program ini dikawal secara maksimal dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk membantu para petani di wilayahnya masing-masing,” ajak jenderal bintang satu itu.
Sementara itu, Pj Satgas Antisipasi Darurat Pangan Nasional Maluku Utara yang diwakili Asep Maulana Yusuf dari Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi Kementerian Pertanian menyampaikan, produksi padi secara nasional menurun di tahun 2024.
“Banyak hal sehingga terjadinya penurunan, di antaranya luas lahan yang sudah mulai berkurang dikarenakan banyak lahan sawah yang dijadikan bangunan pabrik,” katanya.
Selain itu, ia menuturkan diharuskan adanya penambahan zona/penambahan areal tanam dengan cara pompanisasi karena El Nino.
Rakor tersebut dihadiri Pj Gubernur Samsuddin A Kadir, Danrem 152/Baabullah Brigjen TNI Elkines Villando Dewangga, Pj Satgas Antisipasi Darurat Pangan Nasional Maluku Utara yang diwakili Asep Maulana Yusuf yang juga Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi Kementerian Pertanian, mewakili Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara, Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku Utara, Plt Kepala BPS Maluku Utara, Plt Kepala Dinas Pertanian Maluku Utara Muhtar Husen, dan para Kepala Dinas Pertanian kabupaten/kota se-Maluku Utara. (ano/tan)
