TERNATE, NUANSA – Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kota Ternate meminta Dinas Pendidikan agar mengusut tuntas dugaan penggelapan dana BOS dan BOSDA SD Negeri 69 Kota Ternate.
Desakan itu buntut dari aksi protes sejumlah dewan guru dan staf terhadap Kepala SDN 69 Ternate, Arwais Saadu. Kepsek dinilai tidak transparan terhadap anggaran sekolah. Bahkan gaji guru honorer pun diduga dipotong kepsek dan dialihkan ke guru PNS.
“Guru honor yang berada di SDN 69 Kota Ternate berhak untuk menerima gaji mereka secara utuh. Tidak boleh kepsek dengan sengaja untuk memotong gaji para guru honor itu, sebab mereka telah menjalankan kewajibannya, sehingga hak mereka tidak boleh dikebiri,” ujar Ketua PD KAMMI Ternate, Faisal Tulado, Senin (30/9).
“Dengan kejadian seperti ini, saya kira Kadis Pendidikan harus lebih serius lagi untuk mengambil tindakan tegas. Tidak hanya di SDN 69 Kota Ternate, tapi juga di sekolah-sekolah lainnya perlu menjadi perhatian Dinas Pendidikan Kota Ternate,” sambungnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate, Muhlis S Djumadil, mengaku pihaknya belum menelusuri terkait pokok dari masalah aksi tersebut, karena permasalahan ini masih dalam ranah internal sekolah.
“Nanti rapat baru diketahui pokok masalahnya seperti apa, karena kami tidak mau mendengar satu aduan di satu pihak saja. Namun, jika ada konsekuensi terhadap kepsek, maka dia harus menerima sanksi. Tapi ini proses dulu karena ada bidang yang menangani. Kalau memang terbukti adanya temuan itu, maka harus disanksi,” tandasnya. (tan)
