DARUBA, NUANSA – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Pulau Morotai kembali melakukan mutasi terhadap guru di masa kampanye. Salah satu guru yang dimutasi ini diduga karena ketersinggungan dinas terkait adanya postingan yang diunggah oleh guru tersebut di media sosial.
Mutasi ini berdasarkan surat perintah Dikbud Morotai bernomor 820.5/354/DIKBUD.K/X/2024 tertanggal 29 Oktober 2024. Guru SMP Unggulan 1 bernama Jacklyn Anindya Syah dimutasi ke SMP 17 Pulau Morotai.
Plt Kepala Dikbud Morotai, Syafrudin Manyila, mengaku guru tersebut dimutasi karena melanggar disiplin. Sebab, Jacklyn dinilai terlalu banyak memosting sejumlah unggahan di media sosial.
“Melanggar disiplin, dia selalu upload segala macam hal-hal yang sepatutnya tidak di-upload di medsos, email dan di facebook-nya. Jadi harus mengajar saja, dia tidak perlu urus yang lain,” kata Syafrudin, Rabu (30/10).
“Ya ini hukuman lah agar supaya ada efek jera buat yang lain. Kalau dibiarkan ini bahaya. Saya kemarin sudah BAP dia, kemudian sudah tegur kepala sekolah disuruh stop. Ternyata tidak diindahkan, dan justru dia tambah kasih naik (postingan) lebih banyak lagi,” sambungnya.
Meski begitu, Syafrudin tidak menjelaskan secara rinci muatan unggahan yang diposting oleh Jacklyn.
“Dia dimutasi dari SMP Unggulan 1 ke SMP di Bere-bere Kecil di Morotai Jaya. Dia dilarang untuk postingan hal-hal yang sifatnya provokatif dan lain-lain. Itu tidak boleh,” ujarnya.
Terpisah, Jacklyn mengaku postingannya di media sosial tak ada hubungannya dengan alasan mutasi itu. Kata Jacklyn, Plt Kepala Dikbud justru tidak mengerti dan alergi dikritik.
“Seharusnya SK mutasi itu dilihat dari analisis jabatan, dibutuhkan dan tidak dibutuhkannya. Kalau seandainya beliau (Syafrudin Manyila) bilang karena saya terlalu aktif di sosial media itu karena beliau tidak mengerti dan egois sekali,” kata dia.
“Karena beliau mengorbankan anak siswa yang begitu banyak hanya karena takut dikritik. Kalau seandainya beliau rasa keaktifan saya itu ada kesalahannya, semestinya ada aturannya. Misalnya, bisa dipanggil menggunakan sistem klarifikasi atau mungkin ada aturan-aturan yang tidak egois seperti ini,” tambah dia.
Jacklyn juga mempertanyakan unggahan mana yang dinilai melanggar disiplin. Kata dia, sejumlah unggahan yang ia layangkan tidak melanggar aturan. Bahkan, kata dia, mutasi yang telah dilakukan sifatnya sepihak.
“Saya juga tidak tahu apa motif kepindahan saya ini karena unsur postingan atau politik. Yang saya tahu itu PNS dilarang menulis itu, misalnya terkait ada unsur isu SARA-nya. Sementara saya tidak melanggar itu sama sekali,” ujarnya.
“Bagaimana bisa SK saya dipindahkan seperti itu? Berarti egois sekali seorang kepala yang seperti itu, telinganya tipis sekali karena tidak bisa menerima kritik,” pungkasnya. (ula/tan)
