TERNATE, NUANSA – Gerakan Mahasiswa Pemerhati Sosial (Gamhas) Maluku Utara kembali menggelar aksi di depan kantor Wali Kota Ternate, Rabu (11/12). Dalam aksi tersebut, Gamhas menyuarakan krisis air bersih yang melanda sejumlah kelurahan di Kota Ternate.
Gamhas menyebut, Pemkot Ternate telah berjanji menyelesaikan masalah tersebut. Namun, hingga saat ini belum juga direalisasikan.
Selain itu, Gamhas menyoroti kelalaian Pemkot Ternate dan Perumda Ake Gaale dalam memenuhi amanah Peraturan Daerah (Perda) Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2021.
Perda tersebut mengatur tentang pelayanan air bersih yang merata dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil investigasi Gamhas menemukan bahwa ada sejumlah kelurahan yang belum mendapatkan distribusi air bersih.
“Di Kelurahan Sasa RT 01, sebanyak 36 rumah belum menerima layanan air bersih sejak 2013. Warga terpaksa bergantung pada air hujan atau membeli air profil seharga Rp70.000 yang hanya cukup untuk lima hari,” ujar massa aksi.
Hal serupa juga dialami warga RT 07 Kelurahan Foramadiahi, di mana 13 rumah belum mendapatkan air bersih sejak 2020 meski pipa PDAM telah dipasang. Warga di sana harus mengeluarkan hingga Rp7 juta per tahun untuk membeli air profil.
Sementara itu, di Kelurahan Tubo khususnya RT 08, terdapat sebanyak 30 rumah hanya bergantung pada air hujan atau air profil seharga Rp120 ribu per minggu. Ironisnya, pipa yang digunakan warga sudah ditumbuhi lumut dan jamur, sehingga tidak layak untuk dikonsumsi.
“Krisis air bersih ini sudah berlangsung terlalu lama. Pemerintah harus segera menyelesaikan masalah ini, karena air adalah hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi,” tegas massa aksi.
Selain mengkritik pelayanan air bersih, Gamhas juga meminta Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman, selaku kuasa pemilik modal (KPM) segera mengevaluasi Dewan Pengawas (Dewas) dan Direktur Utama PDAM. Massa mendesak pemerintah untuk lebih serius dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
“Kami sudah terlalu sering mendengar janji dari pemerintah, tapi hingga saat ini belum ada tindakan konkret. Kalau pemerintah tidak mampu menyelesaikan masalah ini, kami akan terus melawan,” pungkasnya. (udi/tan)
