Daerah  

Julius Marau Dilantik Jadi Sekda Definitif Halmahera Barat

Pelantikan Julius Marau sebagai Sekda definitif Halmahera Barat. (Haryadi/NMG)

JAILOLO, NUANSA – Bupati Halmahera Barat James Uang resmi melantik Julius Marau sebagai sekretaris daerah (sekda) definitif. Pelantikan ini berlangsung di aula Bidadari Kantor Bupati Halbar, Jumat (25/4).

Dalam sambutannya, bupati menyampaikan pelantikan ini bukan sekadar simbolik administratif, namun mengandung makna institusional yang strategis. Karena posisi sekretaris daerah dalam sistem pemerintahan daerah bukanlah posisi biasa.

“Posisi sekda adalah top managerial position dalam struktur birokrasi daerah, yang menjembatani visi kepala daerah dengan operasionalisasi kebijakan publik di tataran teknokratik,” ucap James.

Julius yang sebelumnya telah menjalankan peran sebagai penjabat sekretaris daerah, tentu telah membuktikan kapasitas, kapabilitas, dan loyalitas dalam menjalankan tugas-tugas berat pemerintahan.

“Dan hari ini, melalui proses seleksi yang transparan, objektif, dan berpedoman pada prinsip-prinsip merit system, beliau resmi dilantik sebagai pejabat definitif,” ujarnya.

“Dengan pelantikan ini, maka kami menegaskan komitmen bahwa jabatan strategis di lingkungan pemerintahan daerah harus diisi oleh figur yang tidak hanya memiliki kompetensi teknokratis, tetapi juga integritas moral dan kapasitas kepemimpinan yang visioner,” sambungnya.

Orang nomor satu di lingkup Pemkab Halbar ini menambahkan, perjalanan pembangunan daerah hari ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

“Kita tidak hanya dituntut untuk menyediakan pelayanan publik yang efisien, tetapi juga dituntut mampu menavigasi perubahan-perubahan sosial, ekonomi, dan digital yang bergerak dengan cepat,” ujar James.

Untuk itu, bupati menekankan tiga hal pokok. Pertama, harus bangun dan perkuat culture of bureaucracy yang adaptif dan produktif. Birokrasi tidak boleh kaku, lamban, apalagi anti-perubahan. Birokrasi harus menjadi fasilitator inovasi, bukan penghambat inisiatif.

Kedua, perkuat sinergi antar sektor. Sebagai ketua tim anggaran pemerintah daerah dan koordinator perangkat daerah, sekretaris daerah harus mampu memastikan seluruh program pembangunan berjalan sinergis, efisien, dan tepat sasaran.

Ketiga, jaga stabilitas dan kondusivitas internal ASN. Kepemimpinan birokrasi harus dilandasi dengan keadilan, keteladanan, dan pembinaan berkelanjutan. Perubahan besar dimulai dari stabilitas kecil di dalam tubuh ASN kita.

Ia juga menuturkan, semua pihak tentu menyadari bahwa good governance hanya dapat diwujudkan melalui good leadership dan clean bureaucracy. Oleh karena itu, pelantikan ini harus menjadi pemantik semangat baru bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat untuk terus meningkatkan kinerja, membangun kepercayaan publik, dan menghadirkan birokrasi yang melayani.

“Kepada Saudara Julius Marau, saya ucapkan selamat menjalankan amanah. Kami percaya bahwa saudara akan mampu menjadi central figure dalam menggerakkan orkestrasi pembangunan yang harmonis dan berkelanjutan,” katanya.

Sembari mengajak seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat untuk terus menjaga semangat kolaborasi, bahu-membahu, membangun Halmahera Barat yang berdaya saing, inklusif, dan sejahtera.

“Semoga Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa membimbing dan meridhai langkah-langkah kita,” ujarnya.

Sementara itu, Julius menyampaikan terima kasih kepada bupati dan wakil bupati yang telah mempercayakan dirinya mengemban jabatan sekda untuk mewujudkan visi dan misi bupati dan wakil bupati yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026.

“Tentu jabatan ini saya maknai sebagai sebuah amanah dari yang maha kuasa, mengandung tanggung jawab untuk melihat umatnya tentu melalui jabatan saya untuk melihat kesejahteraan umatnya,” ungkapnya.

Saat ini pihaknya dihadapkan dengan pemerintah pusat yang melakukan efisiensi anggaran, sehingga ini menjadi tantangan utama pihaknya sebagai birokrat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), agar daerah tidak terlalu banyak bergantung ke pemerintah pusat atau Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari pusat meliputi DBH, DAU, DAK dan juga dana Desa.

“Selain itu juga ada penataan-penataan birokrasi yang segera dilakukan dalam rangka untuk mengefektifkan dan birokrasi ini harus didorong, agar betul-betul menjadi birokasi yang efektif, efisien, dan berkinerja baik,” tegasnya.

Turut hadir dalam acara pelantikan tersebut di antaranya Forkopimda, Sultan Jailolo, para pimpinan OPD serta jajaran dan para tamu undangan. (adi/tan)

Exit mobile version